Model pembangunan ini terbukti membawa ketiga negara itu menjadi negara maju dan terpandang di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dalam beberapa dekade terakhir.
Ciri utama model pembangunan ketiga negara itu adalah pemerintah proaktif dan mengambil peran signifikan untu memperkuat industri dalam negeri dan di saat bersamaan memberikan kesempatan pada pasar. Di negara-negara itu, hasil dari pertemuan dua cara pandang ini adalah percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Berbeda dengan ketiga negara itu, seperti telah sering disampaikan oleh kalangan ekonom kerakyatan dan independen pada banyak kesempatan, sejak pemerintahan Orde Baru, Indonesia secara sadar menganut paham neoliberalisme yang tetap digunakan oleh pemerintahan SBY-Boediono saat ini. Di Asia Tenggara ada dua negara yang menjadi pengikut setia neoliberalisme, yakni Indonesia dan Filipina. Keduanya menjadi negara yang terbelakang dibandingkan dengan neagra-negara lain di Asia Tenggara yang pada 1950an memiliki kondisi kurang lebih sama dengan Indonesia dan Filipina.
Penjelasan di atas disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli yang diundang secara khusus ke Kuala Lumpur, Malaysia, oleh Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM). Mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan ini menjadi keynote speaker dalam diskusi nasionalisme di KBRI Kuala Lumpur, Kamis siang (14/7).
Negara-negara di Amerika Latin, sebut Rizal, juga pernah menjadi korban neoliberalisme pada kurun 1970an hingga 2000an. Di masa itu, paham ekonomi pasar dipraktikkan secara ugal-ugalan. Sementara di sisi lain ketergantungan pada utang begitu luar biasa.
“Mereka menjadikan utang sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi. Setelah itu krisis lagi, lalu utang lagi, krisis lagi dan utang lagi. Begitu terus menerus,” ujar Rizal.
Di bandingkan dengan pengalaman Amerika Latin ketika itu, kondisi Indonesia relatif lebih beruntung. Kini sekitar 30 persen dari APBN digunakan untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga utang luar negeri. Sementara di Amerika Latin pada masa itu, besar anggaran nasional yang digunakan untuk membayar utang sampai 60 persen. Namun bila tak segera diambil langah untuk menghentikannya maka dalam waktu dekat Indonesia akan terpuruk seperti yang pernah dialami negara-negara Amerika Latin itu.
Di tahun 200an beberapa dari negara Amerika Latin mulai berani meninggalkan ekonomi neoliberal. Dari negara yang kerap dianggap ekstrem seperti Venezuela dan Kolumbia, sampai negara moderat seperti Brazil. Dalam waktu yang relatif cepat mereka dapat memperbaiki ekonomi negara.
“Di kawasan Asia, kita masih manut pada neoliberalisme. Walau tentu saja setiap kali Anda mengatakan ini pemerintah membantah,” kata Rizal lagi.
Rizal mencontohkan sektor keuangan dan perbankan nasional yang dikuasai pihak asing.
“Tadi saya dengar Bank Mandiri harus menyetor 350 juta ringgit Malaysia agar bisa membuka cabang di sini. Di negara kita, siapa yang mau buka, silakan saja. Inilah neoliberalisme. Selama ini terus dibiarkan gap antara yang miskin dan gaya terus terjadi,” sambungnya.
Padahal, neoliberalisme adalah pintu masuk neokolonialisme atau penjajahan dengan wajah baru yang tak menggunakan kekuatan fisik seperti di masa lalu. Itulah sebabnya banyak negara besar yang mendorong Indonesia agar bersahabat baik dan mengikuti resep International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Itu karena mereka ingin menguasai Indonesia tanpa menembakkan sebutir peluru pun.
“Dari pengalaman di banyak negara kita bisa menyimpulkan bahwa di Asia negara yang maju adalah negara yang tidak ikut IMF dan Bank Dunia. Sementara di negara kita, agen lembaga-lembaga keuangan asing itu malah diundang dan diberi kesempatan duduk dalam pemerintahan. [zul]
Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33054
Baca Juga:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar