JAMALUDDIN MALIK - ARASY MUHKAN MENANG PILKADA

Thursday, 19 August 2010 • DAERAH

Cabup dan Cawabup Partai Kedaulatan Menang Pilkada Sumbawa 2010

MATARAM – Hasil qouick qount (perhitungan cepat) yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Group – Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Sumbawa putaran kedua yang berlangsung Kamis (19/8-2010) siang tadi, memenangkan pasangan incumbent Bupati Sumbawa Jamaluddin Malik (JM) – Arasy Muhkan meraih 51,31 persen. Sedangkan pasangan Muhammad Amin(Ketua DPD Golkar)– Nurdin Ranggabarani (Ketua DPC PPP) disebut pasangan Annur meraih 48,69 persen.

Perolehan suara menggunakan metodologi sample secara acak tersebut menggunakan teknik penarikan sampel multistage random sampling didapatkan dari 250 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar secara proporsional empat zona yang dipilih dari keseluruhan 862 TPS. Dari 305.183 orang yang berhak memilih, yang mendatangi TPS sebanyak 74,13 persen. Perhitungan yang kami lakukan dari 97,20 persen sampel pada pukul 15.15 waktu setempat. ‘’Walaupun diusung partai gurem ternyata mampu memenangkan pilkada,’’ kata Direktur LSKP Sunarto Ciptoharjono di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (19/8-2010) sore.

Partai yang mendukung JM – Arasy adalah Partai Kedaulatan, Partai Bulan Bintang, PKPI, PDK, PKPB, Partai Patriot. Sunarto menyebut mesin partai besar Golkar dan PPP yang mendukung Annur tidak berjalan efektif.

JM – Arasy menang cukup tinggi di zona I wilayah Tarano, Empang,Plampang, Labangka, Maronge meraih 58,47 persen. Tetapi di tiga zona lainnya yang bersaing ketat dikalahkan pasangan Annur yaitu di Zona II wilayah Lunyuk, Moyo Hulu, Ropang, Lape, Lantung, Lenangguar, Orong Telu Annur memperoleh 50,05 persen – 49,95 persen, Zona III wilayah Sumbawa Besar, Labuan Badas, Batu Lanteh, Moyo Hilir, Unteriwes, Moyo Utara, Lopok 51,01 persen – 48,99 persen, Zona IV wilayah Alas, Alas Barat,
Utan, Buer, Rhee meraih 50,21 persen – 49,79 persen.

Hasil survei yang dilakukan sebelumnya, tingkat pengenalan terhadap JM 94,3 persen, tingkat kesukaan masyarakat 73,4 persen. Sedangkan Arasy Muhkan yang sebelumnya pejabat Asisten I Sekretaris Daerah, 73,0 persen dikenal dan 70,6 persen yang menyukainya. Adapun Muhammad Amin tingkat dikenalnya 73,4 persen dan tingkat kesukaannya 65,1 persen. Adapun calon wakilnya Nurdin Ranggabarani tingkat pengenalannya 85,6 persen dan tingkat kesukaannya 64,0 persen.

Pasangan JM – Arasy sudah kuat sejak pemilukada putaran pertama yang berlangsung 7 Juni 2010 lalu. Dari tujuh pasang calon, JM – Arasy meraih 27,7 persen dan Annur memperoleh suara 26,6 persen.(*)

Sumber: http://lomboknews.com/2010/08/19/jamaluddin-malik-arasy-muhkan-menang-pilkada/

TAHUN HURA-HURA ELIT POLITIK

"Refleksi tahunan Forum Indonesia untuk TRansparansi Anggaran (FITRA) terhadap Kinerja Anggaran Pemerintah 2009"

Tahun 2009 merupakan tahun perhelatan politik di republik ini. Kebijakan anggaran Siklus lima tahunan ini , lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit politik yang menggerogoti anggaran yang bersumber dari keringat rakyatnya. Tidak hanya biaya pesta pemilu yang besar dan boros, oligarki elit politik juga menjadikan anggaran sebagai ongkos politiknya, serta menikmati berbagai kemewahan, dan mengemplang uang rakyat. Dipenghujung tahun 2009, kemenangan incumbent meraup separuh lebih suara pemilih, berimplikasi pada kepercayaan diri rezim mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Pembagian Mobil Mewah Totyota Crown Salon senilai Rp. 1,3 milyar pada seluruh Menteri, sejumlah pejabat Negara dan Pimpinan Legsilatif merupakan pertanda tidak pekanya elit politik negeri ini terhadap penderitaan rakyat yang 14% masih hidup dalam kemiskinan. Begitu juga, rencana kenaikan gaji Menteri dan pejabat Negara mulai tahun 2010, merupakan gambaran Jabatan Negara tidak dipandang sebagai jabatan untuk pengabdian terhadap rakyat, namun justru untuk mencari kerja dengan mengeruk uang rakyat sebesar-besarnya. Oleh karena itu FITRA menyatakan Tahun Anggaran 2009 sebagai tahun “HURA-HURA ELIT POLITIK DENGAN MENGGUNAKAN UANG RAKYAT” Berikut adalah evaluasi FITRA terhadap tahun anggaran 2009:

1. Pesta Pemilu: Ongkos Besar, Boros, Rawan Korupsi + Kinerja Ambaradul.
Dalam dua tahun anggaran, untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU memperoleh anggaran fantastis sebesar Rp. 21,9 Triliyun atau meningkat 3 kali lipat lebih besar dari Pemilu 2004. Tidak hanya KPU, anggaran Pemilu juga dijadikan kesempatan untuk bancakan proyek oleh 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dengan menelan anggaran Rp. 5 trilyun. Dengan total biaya pesta hampir Rp. 27 trilyun ini seharusnya Pemilu dapat berlangsung dengan baik. Namun apa lacur, biaya besar tidak diiringi dengan kinerja KPU yang menggembirakan. Carut marut DPT, IT Pemilu yang tidak bekerja optimal, jalan-jalan ke Luar Negeri serta terjadinya inefisensi, pemborosan dan dugaan kerugian Negara dalam pengadaan logistik Pemilu sebesar Rp. 284,28 milyar menjadi pertanda bobroknya penyelenggaraan Pemilu sepanjang sejarah Pemilu Indonesia.

2. Ongkos Politik Dari Anggaran Negara.
Kebijakan anggaran 2009 dipergunakan oleh incumbent dan elit politik untuk mempengaruhi Pemilih. Rawannya belanja bantuan social dipergunakan sebagai pork barrel , terbukti pada saat Pemilu Legislatif Anggota Komisi VIII memperoleh voucher dari mitra kerjanya Departemen Agama untuk dibagikan kepada Madrasah-Madrasah daerah Pemilihannya antara Rp. 50 – 75 Juta/ voucher dengan jumlah Rp. 7,3 Milyar. Tidak hanya DPR, Incumbent yang kembali bertarung pada Pemilu 2009 juga menggunakan APBN 2009 untuk mendulang suara rakyat. Pemberian bantuan pupuk senilai Rp. 935 Milyar dan bantuan benih senilai Rp. 1,4 Triliun kepada petani oleh capres incumbent dalam acara Jambore Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu di Jawa Tengah tanggal 8 Juni 2009, dimana dana yang digunakan berasal dari belanja bantuan sosial Departemen Pertanian. Berdasarkan catatan FITRA, anggaran belanja bantuan sosial APBN 2009 yang berpotensi disalahgunakan dan dapat digunakan sebagai alat kampanye terselubung mencapai Rp. 7,05 trilyun yang terdapat di beberapa Kementerian/Lembaga. Hal ini juga diperkuat dengan temuan BPK tahun 2008, terdapat realisasi belanja sosial minimal senilai Rp 3.090.trilyun tidak ,menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak mengherankan Kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 15%, pembagian BLT, dan insentif pajak pendapatan sebesar Rp. 56,3 Trilyun melalui stimulus fiskal, terbukti efektif dipergunakan incumbent menjadi jawara pada Pemilu 2009.

Tidak hanya memeras uang rakyat, Bantuan Partai Politik yang diberikan kepada Parpol berdasarkan jumlah kursi juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil audit BPK semester 1 2009 terdapat 49 daerah yang partai-partai politiknya belum memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan parpol dari APBD yang membuat lebih dari Rp. 21 Milyar dana APBD tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Wakil Rakyat Pemeras Keringat Rakyat
Kenaikan anggaran DPR setiap tahun hingga 55% pertahun ternyata tidak berkorelasi positif dengan kinerjanya. Dukungan anggaran selama periode 2005 hingga 2009, DPR telah menghabiskan anggaran mencapai Rp 6,315 triliun atau rata-rata tahunan mencapai Rp 1,263 triliun. Kenaikan jenis penghasilan DPR-pun meningkat dari 8 jenis pada tahun 2005 menjadi 10 jenis pada tahun 2009. Gaji sekelas anggota DPR yang tidak merangkap sebagai pimpinan alat kelengkapan sebesar Rp.59,8 juta. Dengan hari kerja efektif selama 128 hari (setelah dipotong sabtu minggu, libur hari raya, dan masa reses) , maka satu anggota DPR (termasuk yang suka bolos) dihargai Rp. 5,6 Juta per hari. Namun apa lacur, jika dibandingkan dengan fungsi anggaran yang dimilkinya hanya sekedar untuk memperbanyak fasilitas ditubuhnya. Dari RAPBN yang diajukan oleh eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan DPR tidak mengalami perubahan signifikan. Tak ayal Fungsi anggara DPR hanya menjadi stempel RAPBN yang diajukan oleh eksekutif.

Tak hanya DPR pusat, DPRD daerah juga ikut-ikutan membangkang dengan mengemplang uang rakyat. Pemberlakukan PP 37/2006 mengenai Tunjangan Komunikasi Insentif dan Penunjang Operasional DPRD yang terlanjur dikucurkan, ternyata sampai saat ini masih banyak anggota DPRD yang tidak membayarkannya. Berdasarkan hasil audit BPK semester I tahun 2009, tercatat masih terdapat 80 daerah dengan total Rp. 117,354 Milyar DPRD yang belum mengembalikan TKI dan Penunjang Operasional. Hal ini karena DPRD merasa dilindungi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendagri. Oleh karena itu FITRA telah melaporkan Mantan Mendagri Mardiyanto ke KPK pada tanggal 6 November, akibat kebijakan yang dikeluarkan telah menyebabkan kerugian daerah.

4. Penggemukan Anggaran Birokrasi Penegakan Hukum
Tahun 2009 adalah tahun terburuk bagi keadilan. Kriminalisasi pimpinan KPK, kasus nenek minah, makelar kasus Anggodo, dan Prita merupakan deretan panjang potret buram keadilan di Negeri ini. Rentetan kejadian ini ternyata berkorelasi dengan buruknya pengelolaan anggaran di tubuh lembaga penegakan hukum seperti Depkumham, Kejaksaan dan Kepolisian yang lebih banyak tersedot untuk urusan birokarasi, ketimbang menunjang tugas fungsinya. Ironisnya, ketiga lembaga ini, dari tahun-ketahun selalu mendapatkan opini disclaimer dari hasil audit BPK. Departemen Hukum dan HAM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mengalami kenaikan yang cukup tajam, jika di tahun 2005 anggaran Depkumham baru sebesar Rp 1,95 triliun, di tahun 2009 telah naik 2 kali lipat lebih, yaitu sebesar Rp 4,57 triliun. Dari hasil analisis terhadap berbagai program Depkumham, anggaran yang dialokasikan untuk gaji,honor dan tunjangan pejabat/pegawai sebesar 35% dari total anggaran. Anggaran yang digunakan untuk belanja administrasi dan aparatur juga cukup besar mencapai 18% dari total anggaran. Sehingga total anggaran belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, administrasi dan aparatur totalnya mencapai 53%. Sisanya sebesar 47% dari total anggaran digunakan untuk program-program yang berhubungan dengan tupoksi Depkumham langsung. Anggaran kepolisian di tahun 2009 sebesar Rp 25,7 triliun, sebagian besar anggaran di tubuh Kepolisian masih diporsikan untuk belanja pegawai sebesar 60,2% (Rp 15,6 triliun) yang tertuang di dalam program kepemerintahan yang baik. Di tubuh Kejaksaan, anggaran yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp. 1,98 trilyun, namun anggaran yang diperuntukan bagi kebutuhan aparatur dan birokrasi tersebut mencapai 65,7% dari total anggaran. Untuk belanja pegawai saja telah menghabiskan 50,3% dari total belanja (Rp 1,1 trilun), ditambah dengan belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran yang juga cukup besar mencapai 15,4% (Rp 306,3 milyar), sehingga totalnya mencapai Rp 1,3 triliun lebih. Sehingga anggaran yang tersisa dan masih bisa digunakan untuk tugas-tugas tupoksi secara langsung khususnya dalam pelayanan publik hanya sebesar Rp + 694 milyar (34,3%). Untuk Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan mempunyai target 1.967 Perkara dengan alokasi anggaran sebesar Rp 98,7 milyar. Namun Penindakan Kasus Korupsi di 470 kabupaten/kota, dan 34 provinsi oleh kejaksaan tidak memenui target. Pemantauan seknas fitra,di 29 provinsi, dan 140 kabupaten/kota, kejaksaan hanya mampu dalam penindakan kasus korupsi sebanyak 199 kasus. Kemudian, dari 199 kasus ini, tidak terdapat kepala daerah aktif yang bisa ditangkap oleh kejaksaan, dan pangkat yang paling tinggi, yang ditangkap oleh kejaksaan adalah kepala dinas, mantan kepala daerah, dan mantan ketua DPRD.sedangkan untuk kejaksaan agung, kejaksaan agung hanya dapat mengungkap dan dapat membawa ke pengadilan sekitar 16 kasus saja


Proyeksi Kebijakan Anggaran 2010: Anggaran Bertahan Hidup Birokrasi

RAPBN 2010 dibahas oleh para anggota DPR dipenghujung masa jabatannya. Boleh dikatakan penetapan APBN 2010 adalah basa-basi politik semata, karena tidak terdapat perubahan signifikan bahkan diragukan kualitasnya,. Tahun 2010 merupakan konstraksi APBN terkecil dalam 5 tahun terakhir. Belanja Negara hanya naik 0,4%, bahkan pertumbuhan real dengan memperhitungkan inflasi, sebenarnya belanja negara mengalami penurunan sebesar 4.6% atau 46 trilyun dibandingkan APBN-P 2009. Di saat lemahnya kontraksi RAPBN, Pemerintah justru menempuh pengurangan belanja subsidi yang dalam kurun waktu 5 tahun terkahir mendominasi belanja negara sebesar 10% (15,5 trilyun) dan belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan 11% (8.6 trilyun). Padahal kedua belanja ini, merupakan belanja pengaman bagi rakyat miskin. Ironinya, belanja pegawai justru meningkat 21% (28 trilyun) dan menduduki peringkat pertama belanja negara. Kenaikan ini dipukul rata kepada seluruh pegawai negeri dan tidak diawali dengan evaluasi atas kinerja pelayanan dan evaluasi atas politik rekruitmen yang tidak memperhatikan kapasitas fiskal. Bahkan para pejabat Negara termasuk Kepala Daerah akan memperoleh kenaikan gaji karena dianggap tidak layak. Dengan demikian, Peningkatan belanja pegawai termasuk kenaikan gaji menteri dan pejabat Negara lainnya yang akan dinaikan per tahun 2010 telah mengorbankan anggaran bagi rakyat miskin.

Pada tingkat daerah, Tahun 2010 merupakan tahun ancaman kebangkrutan yang akan terjadi pada berbagai daerah. Implikasi lebih luas kenaikan gaji PNS berturut-turut 15 % tahun 2009 dan 5% di tahun 2010, serta rekrutment PNS menyebabkan beban keuangan daerah yang membengkak untuk membiayai birokrasi. Ditambah dengan kenaikan Gaji Kepala daerah, maka dapat dipastikan sekitar 16.000 anggota DPRD-pun akan memperoleh kenaikan Gaji, mengingat parameter yang digunakan adalah besaran Gaji Kepala Daerah. Berdasarkan pantauan FITRA pada beberapa daerah, belanja tidak langsung APBD 2010 mengalami kenaikan rata-rata menjadi 80%. Sementara sisanya 20% APBD tidak akan berarti apa-apa untuk melaksanaka pembangunan dan melayani masyarakat di daerah. Bahkan pada beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada dengan biaya Rp. 25 Milyar sampai Rp. 35 Milyar per Kab/Kota kekurangan pendanaan untuk melaksanakan dan kembali mengorbankan alokasi belanja untuk publik. Kebijakan Departemen Keuangan yang hanya berorientasi pada aspek administrative dengan batas waktu penetapan jadwal APBD juga menyebabkan kualitas APBD yang meragukan. Daerah berlomba-lomba menetapkan APBD tepat waktu, karena ingin memperoleh insentif fiscal atau taku dipotong dana perimbangannya apabila terlambat menetapakan. Akibatnya, DPRD yang sebagian besar berwajah baru, tidak mampu mempergunakan fungsi anggarannya.

Berkaitan dengan hal di atas, FITRA memproyeksikan kebijakan anggaran 2010 tidak lebih sekedar anggaran untuk mempertahankan hidup birokrasi tanpa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

=== Secara lengkap dapat dilihar pada Laporan Tahunan FITRA 2009 =====

Diah Y. Raharjo
Ketua Dewan Nasional
FITRA

Siaran Pers FITRA RITUAL NOTA KEUANGAN RAPBN 2011 : 65 TAHUN INDONESIA MERDEKA, TERANCAM INSKONSTITUSIONAL

Anggaran (baca: APBN) yang disusun setiap tahun digunakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Anggaran digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini tergambarkan dari potret anggaran kita yang meningkat 100% lebih pada tahun 2005 sebesar Rp. 509,6 trilyun menjadi Rp. 1.202 trilyun pada RAPBN 2011.Namun peringkat Indeks Pembangunan Manusia kita terus terpuruk, Tahun 2006, Indonesia berada di peringkat ke-107, merosot ke peringkat ke-109 pada tahun 2007-2008, dan pada 2009 menjadi peringkat ke-111. Bahkan lebih buruk dari peringkat Palestina (110) dan Sri Lanka (102) yang sedang dilanda konflik. Hal ini menunjukan peningkatan anggaran Negara belum sepenuhnya efektif memenuhi amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selama 65 tahun Indonesia Merdeka. Penyampaian Pidato Nota Keuangan oleh Presiden SBY tidak mencerminkan kondisi ril bangsa Indonesia. Lebih sekedar kosmetik politik dengan menyampaikan kondisi yang baik saja. Kenaikan belanja sebesar Rp. 76 trilyun dari pagu APBNP 2010 menjadi Rp. 1.012, dengan defisit Rp. 115,7 trilyun, merupakan nafsu belanja untuk sekedar mencari justifikasi untuk berutang. Pasalnya kenaikan belanja setiap tahunnya tidak disertai kemampuan penyerapan anggaran yang optimal. Berdasarkan laporan semester I realisasi belanja Pemerintah Pusat baru mencapai 30%, bahkan belanja modal baru terealisasi 16%. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Pemerintah mengklaim meningkatkan belanja modal menjadi Rp. 121,7 trilyun. Sesungguhnya dari segi komposisi belanja menurut jenis, belanja modal belumlah menjadi prioritas. Pasalnya, belanja modal adalah belanja terkecil dibandingkan belanja subsidi (Rp. 184,8 T), belanja pegawai (Rp.180,6 T) dan belanja barang (Rp. 131,5 T). Angin segar kenaikan gaji PNS dan TNI/POLRI justru berimplikasi pada membengkaknya belanja pegawai dibandingkan pekerjaan yang harus dilakukan. Belanja Negara untuk pembangunan tidak sebanding dengan "ongkos tukang" yang semakin meningkat tajam. Pada sisi lain kenaikan ini akan turut mendongkrak inflasi kenaikan harga bahan pokok, terutama paling dirasakan oleh rakyat non PNS. Hal ini diperparah dengan belum dialokasikannya jaminan social untuk memenuhi amanat pasal 28 H ayat (3) konstitusi, sebagai safety net akibat inflasi. Pemerintah juga mengklaim anggaran transfer ke daerah meningkat secara tajam dari kurun waktu 2005-2011. Akan tetapi, secara proporsional kenaikan transfer daerah sesungguhnya stagnan dikisaran 30-31%. Bahkan pengalihan dana BOS sebagai belanja transfer daerah, hanyalah kamuflase komitmen Pemerintah Pusat, karena daerah hanya sekedar mencatat saja pada APBDnya, tanpa memiliki diskresi fiscal. Pemerintah juga belum memprirotaskan kesehatan pada APBN 2011 yang hanya dialokasikan 11,5 trilyun atau 1% dari APBN, jauh dari amanat UU pasal 171 UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dibandingkan dengan Philipina yang memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dari Indonesia, telah mengalokasikan belanja kesehatannya 3% dari PDB. Padahal, dalam belanja fungsi kesehatan terdapat 5 (lima) indicator MDGs ; Gizi buruk, Kematian Ibu, Kematian Anak, HIV AIDS dan penyakit menular, serta sanitasi air bersih. Berangkat dari persoalan di atas, Seknas FITRA memandang RAPBN 2011 hanya sebatas ritual tahunan kosmetik politik, karena setelah 65 tahun Indonesia Merdeka anggaran masih jauh dari tujuan bernegara dalam memenuhi amanat kosntitusi. Oleh karenanya RAPBN 2011 terancam kembali inskontitusional seperti APBN sebelum sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, FITRA meminta DPR untuk melakukan perombakan terhadap postur RAPBN 2011 dan melakukan proses pembahasan secara terbuka pada semua tingkatan (komisi, Banggar, Panja). FITRA bersama koalisi LSM akan kembali mengajukan judicial review UU APBN, sebagaimana yang telah kami lakukan pada UU No 2 APBN P 2010, pada tanggal 16 Agustus lalu. Jakarta, 18 Agustus 2010 (By: Diah Raharjo)

Sumber: http://www.facebook.com/talib.tata#!/note.php?note_id=422016477403&comments&ref=notif¬if_t=note_reply

Perjuangkan Kedaulatan Rakyat

In Memorial H. Ibrahim Basrah, SH dalam Pembekalan Caleg Partai Kedaulatan

edisi: 11/Mar/2009 wib

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kedaulatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (9/3) bertempat di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang, menggelar pembekalan terhadap para caleg mereka yang akan maju dalam Pemilu 9 April mendatang.

Kegiatan yang diikuti puluhan calon legislatif dan jajaran pengurus DPC Partai Kedaulatan se Babel ini dihadiri Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Kedaulatan, H Ibrahim Basrah SH, Ketua DPP Partai Kedaulatan bidang strategi pemenangan Pemilu Restianrick Bachsjirun, Ketua DPP bidang politik dan kaderisasi Deny M Cilah SE SH MSi, Sekretaris DPP Erlin Susilasari dan Edi Prasetio.

Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan H Ibrahim Basrah SH mengungkapkan Partai Kedaulatan didirikan pada tanggal 2 Oktober 2006 dan berazazkan Pancasila.

Mengenai latar belakang pendirian Partai Kedaulatan, Ibrahim Basrah menjelaskan dari hasil kajian UUD 1945 hasil amandemen menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat.

Ia menjelaskan Partai Kedaulatan bukan sekadar menyemarakkan pesta demokrasi tetapi menjadi wadah aspirasi rakyat untuk mencapai kedaulatannya.

Kedaulatan penting karena jika masyarakat telah berdaulat, maka sudah pasti akan sejahtera dan merdeka. Sebaliknya, kesejahteraan saja tidak menjamin kedaulatan.

Basrah menambahkan, dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, dari sekian banyak parpol belum ada yang fokus untuk mengkaji dan memperjuangkan kedaulatan rakyat.

Untuk itu perlu lahirnya sebuah partai untuk betul-betul fokus dalam mempejuangkan kedaulatan rakyat.

“Partai Kedaulatan memiliki beban yang berat karena harus konsisten kepada UUD 1945 dan betul-betul mengimplementasikannya,” imbuh Basrah.

Menurut Basrah, kepengurusan Partai Kedaulatan saat ini sudah terbentuk di 33 provinsi, 471 kabupaten dan 4.725 kecamatan, 60.137 desa dan 720.375 pengurus dengan anggota 525.015 orang.

“Target kita dalam pemilu legislatif ini antara 5 sampai 7 persen. Terus terang saja Partai Kedaulatan itu betul-betul memberikan semangat kemandirian kepada para kadernya.

Jadi DPP belum pernah memberikan bantuan kepada daerah-daerah baik DPD maupun DPC, tetapi dengan semangat kemandirian mereka membangun partai, sadar bahwa perjuangan kita adalah perjuangan kedaulatan bagi rakyat,” papar Basrah.

Soekarno-Hatta menurut Basrah berhasil memproklamirkan kemerdekaan RI dan berhasil menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia telah memiliki kedaulatan teritorial dari Sabang sampai Merauke dan tidak bisa dijajah lagi.

“Sekarang setelah 64 tahun yang kita perjuangkan ini adalah kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek.

Terus terang saja kedaulatan rakyat yang baru terwujud baru sesuai ketentuan pasal 6 UUD yaitu kedaulatan politik dimana rakyat langsung memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah.

Tetapi kedaulatan dibidang ekonomi sesuai dengan pasal 33, sesuai dengan ketentuan pasal 27 bagaimana hak warga negara memperoleh pekerjaan yang layak, apalagi pasal 34 tentang jaminan sosial belum sepenuhnya terlaksana,” kata Basrah.

Rustam SAg, Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Bangka mewakili ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Babel kepada harian ini mengatakan kegiatan tersebut adalah pembekalan terhadap para caleg Partai Kedaulatan di Babel dengan melibatkan jajaran pengurus seluruh DPC Partai Kedaulatan di Babel.

“Tujuan kegiatan ini yang pertama adalah untuk memperkenalkan figur-figur dari Partai Kedaulatan baik di pusat maupun daerah dan memperkenalkan kepada masyarakat Babel bahwa Partai Kedaulatan di Babel akan berkembang dengan pesat dan memiliki caleg-caleg yang dikenal masyarakat,” kata Rustam.

Pria yang dipercaya menjadi caleg DPRD Provinsi Babel dari Daerah Pemilihan III Bangka Barat ini menjelaskan, sesuai dengan tujuan didirikannya Partai Kedaulatan yaitu, memperjuangkan kedaulatan rakyat, maka para caleg dan kader dituntut untuk bersungguh-sungguh memperjuangkannya.

“Kita menawarkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik di masyarakat sesuai dengan prinsip Partai yaitu, perubahan yang dilaksanakan oleh rakyat,” tandas Rustam. (wan/adi)

Sumber: http://cetak.bangkapos.com/communitynews/read/18654/Perjuangkan+Kedaulatan+Rakyat.html

Ada Fakta Menarik Tentang Otak Ketika Bersedekah

Menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat tanpa pandang agama yaitu ketika semua responden diberi sejumlah uang lalu dicatat aktifitas otak ketika senang menerima uang. Siapa sih yang tidak senang diberi uang?

Para ahli mencatat ada bagian tertentu pada otak yang "menyala" ketika senang menerima uang.

Setelah itu ditanya: uangnya mau dipakai sendiri atau mau didonasikan secara anonim? Responden bebas memilih. Responden yang jawab pakai sendiri uangnya, tidak terjadi apa-apa di otaknya. Tapi hal menakjubkan terjadi pada mereka yang menjawab akan mendonasikan uangnya.

Mereka yang jawab akan mendonasikan uangnya, otaknya kembali "menyala". Persis di tempat yg sama dengan pada saat mereka senang terima uang.

Kesimpulannya: Sedekah dengan ikhlas memberikan rasa SENANG yg sama dengan ketika menerima uang.

Bisa disimpulkan juga, kesenangan untuk bersedekah (filantropi) berlaku universal.


Jadi jika pada saat tanggal tua seperti sekarang merasa “tidak bahagia” karena kurang/tidak punya uang, BERSEDEKAHLAH. Maka kita akan merasa tanggal muda lagi.

Lalu kata ustadz sedekah bikin kaya, apakah benar? Nah, penelitian neuroecenomics berikutnya menjawab pertanyaan tersebut :

Beberapa penelitian lain meneliti hubungan SENANG dgn KAYA. Ribuan mahasiswa baru ditanya apakah mereka termasuk orang yang bahagia atau tidak bahagia. 15-20 thn kemudian, setelah mahasiswa itu lulus & mulai mapan, ditanya kembali berapa penghasilan mereka sekarang. Ternyata, responden yang dulunya MERASA BAHAGIA kini berpenghasilan rata-rata 31% lebih tinggi daripada yang dulunya MERASA TDK BAHAGIA. 300 karyawan di 3 perusahaan berbeda di Amerika disurvey tentang level bahagia mereka lalu diranking & dicatat penghasilannya masing-masing. 18 bulan kemudian ditanya lagi berapa gajinya.

Ternyata, semakin MERASA BAHAGIA, semakin tinggi juga kenaikan penghasilan mereka. Penelitian lain membuktikan, perusahaan dengan CEO yang periang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada CEO yang pemurung.

Terbukti secara ilmiah: SEDEKAH --> BAHAGIA--> KAYA

Maka pesan moralnya adalah : jika kita sulit MERASA bahagia, bahagiakanlah orang lain (sedekah), insya Allah kita akan merasakan bahagia.


Kalau Anda mengejar harta agar bisa bahagia, bersiaplah untuk kecewa. Kalau Anda merasa bahagia dengan apa yang ada, bersiaplah untuk kaya.

sumber http://wahw33d.blogspot.com/2010/07/ada-fakta-menarik-tentang-otak-ketika.html#ixzz0w6YoGirF

Dukungan Hanura dan Barnas tak Sah
SOBAT Kehilangan Dua Parpol


palopopos.co.id - RANTEPAO-- Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk (SOBAT) hampir pasti kehilangan dua partai pendukung dalam Pilkada Toraja Utara yang akan digelar 11 November. Berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi partai politik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara, dukungan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Barisan Nasional (Barnas) kepada pasangan ini, dinyatakan tidak sah. Pada pendaftaran pasangan SOBAT, 12 Juli lalu, dua partai tersebut ikut dalam koalisi 8 partai pendukung.

Sementara itu, tiga partai koalisi lainnya yang juga memberikan dukungan ganda, seperti PKPI, Partai Kedaulatan, dan PPIB dinyatakan tidak bermasalah. Diakui Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Toraja Utara, Pither Rantetondok, saat ditemui di Gedung DPRD Toraja Utara, Sabtu (31/7), bahwa dukungan partainya kepada SOBAT sudah tidak ada masalah.

Menurut Pither, sesuai dengan berita acara verifikasi KPUD Toraja Utara nomor 014/KPU-TU.1/VII/2010, Partai Kedaulatan tidak termasuk dalam kategori partai yang dukungannya bermasalah.

"Berdasarkan hasil verifikasi ini berarti kami adalah pengurus DPC yang sah dan dukungan yang kami berikan kepada pasangan Frederik Batti Sorring dan FB Rombelayuk adalah sah adanya, tidak ada dukungan ganda" tegas Pither sambil memperlihatkan surat tembusan pemberitahuan hasil verifikasi dari KPUD Toraja Utara.

Dijelaskan Pither, kepengurusan DPC Partai Kedaulatan Toraja Utara yang sah adalah Marthen Luther Donga sebagai ketua dan Pither
Rantetondok sebagai sekretaris. Dengan demikian dia meminta oknum-oknum yang selama ini mengatasnamakan Partai Kedaulatan untuk mendukung pasangan lain, untuk segera menghentikan semua aktivitasnya.

"Jika tidak, pengurus DPC Partai Kedaulatan akan menempuh jalur hukum, karena mereka sudah menciderai nama baik partai," tegasnya.

Pada proses pendaftaran bakal pasangan calon, beberapa waktu lalu, Partai Kedaulatan yang memiliki satu kursi di parlemen Toraja Utara, juga diklaim oleh pasangan Bride S Allorante dan John OS Bari. Dengan keluarnya hasil verifikasi ini, Pither meminta kepada pasangan Bride-John untuk mencabut atribut Partai Kedaulatan dari alat peraga kampanye, seperti baliho dan kalender.

"Saya meminta kepada pasangan Pak Bride dan Pak John untuk tidak lagi menggunakan atribut Partai Kedaulatan dalam alat-alat peraga sosialisasi mereka," ujar Pither.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai PKPI, Joni Karnelius Tondok, bahwa dirinya sudah menerima salinan berita acara hasil verifikasi parpol dari KPUD Toraja Utara. JK, begitu dia biasa disapa, juga mengungkapkan bahwa dukungan PKPI kepada pasangan SOBAT tidak bermasalah.

"Dari dulu memang tidak ada masalah, hanya saja kita berikan kesempatan kepada KPU untuk bekerja. Hasilnya sekarang kan tidak ada masalah, partai kami tetap mendukung pasangan SOBAT," jelas anggota DPRD Toraja Utara itu.

Dijelaskan, JK, hasil verifikasi KPU itu sekaligus menegaskan bahwa Wilem Ganna Toding dan JK Tondok adalah ketua dan sekretaris DPK PKPI yang sah, yang berhak mengajukan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ke KPUD. "Yang jelas dukungan yang kami berikan kepada pasangan SOBAT sudah melalui mekanisme interen partai dari berbagai tingkatan," katanya. Sebelumnya, PKPI juga diklaim oleh pasangan Agustinus La'lang - Benyamin Patondok.

Sekadar mengingatkan, ada delapan partai politik yang memberikan dukungan ganda pada pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara, beberapa waktu lalu. Selain PKPI, Partai Kedaulatan, Barnas, Partai Hanura, dan PPIB, masih ada tiga partai lainnya, masing-masing PPRN, PDS, dan PKDI. (kim/ikh)

DPC PARTAI KEDAULATAN KUTIM
Optimis Isran Noor dan Ardiansyah Sulaiman
Memenangi Pemilukada Kutim Satu Putaran

SANGGATTA - Partai Kedaulatan sebagai salah satu peserta Pemilu 2009 yang berhasil meraih 2 kursi di DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dalam Pemilukada Kutim (2011) ini optimis mengusung pasangan incumbent Isran Noor dan Ardiansyah Sulaiman yang menggelar deklarasi pencalonan mereka pada Kamis 5 Agustus lalu di lapangan Swarga Bara.

Isran Noor selain didukung oleh Partai Kedaulatan (2 kursi), juga oleh tujuh partai lainnya yaitu: Demokrat (5 kursi), PKS (2 kursi), PKPI (2 kursi), PDIP (2 kursi), PKB (1 kursi), PAN (2 kursi) dan PPP (2 kursi). Seluruh partai pendukung tersebut telah menyampaikan dukungannya secara resmi dengan mendaftarkan pasangan incumbent tersebut ke KPU Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 5 Agustus kemarin. Beberapa tokoh nasional partai pendukung juga nampak hadir dalam acara deklarasi Isran Noor tersebut. Diantaranya Ketua Umum Partai Kedaulatan Denny M. Cilah dan Sekretaris Jenderal nya Restianrick Bachsjirun, Dewi Yul dari PPP serta tokoh nasional lainnya.

Ketua DPC Partai Kedaulatan Kutim H. Abdal Nanang ketika ditanyakan peluang pasangan incumbent ini dalam Pemilukada kali ini, ia mengatakan: “optimis pasangan ini dapat memenangi Pemilukada dengan satu putaran”, katanya. Oleh sebab itu ia akan mengkoordinasikan seluruh komponen kekuatan DPC Partai Kedaulatan Kutim, baik pengurus DPC, DPAC, Ranting dan simpatisian Partai Kedaulatan se-Kutim untuk full power mensukseskan kemenangan bagi pasangan incumbent tersebut,tegasnya”. (*Reb/6/8/10)