Skandal Bailout Bank Century semakin tidak jelas penyelesaiannya, walaupun “aktor utama” skandal tersebut, Sri Mulyani sudah di copot dari jabatannya sebagai menteri keuangan. Namun penunjukkan Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank, menurut Ketua Komisi Anti-Utang (KAU) Dani Setiawan adalah sebagai bentuk intervensi asing atas Indonesia. Posisi Sri Mulyani di Bank Dunia mampu mengalahkan prioritas sebagai menteri keuangan. "Kami menilainya sebagai bentuk intervensi dan pelecehan hukum. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujuinya," katanya.
Dani berpendapat, selama menjadi menteri di masa pemerintahan SBY, Sri Mulyani dianggap berhasil menjalankan proyek-proyek utang luar negeri, khususnya dari Bank Dunia. Selama menjabat, Sri Mulyani adalah aktor utama di balik lahirnya sejumlah undang-undang di bidang investasi, perdagangan, dan keuangan yang memang dibiayai oleh utang luar negeri dari Bank Dunia. "Pengangkatan Sri Mulyani bukan dilatarbelakangi oleh prestasi, tetapi lebih karena kepentingan mempromosikan orang yang dipercaya oleh Amerika Serikat untuk melakukan liberalisasi," terangnya.
KAU juga menuding Amerika Serikat (AS) sebagai penentu suara di World Bank, berada dibalik pengangkatan Sri Mulyani. "Tindakan tidak terhormat Bank Dunia tersebut terjadi di tengah berjalannya proses hukum oleh KPK terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas keterlibatannya dalam kasus penyimpangan bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun," kata Ketua KAU Dani Setiawan.
Bahkan, lanjut Dani, melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2010, Sri Mulyani dan Boediono dinyatakan bersalah dalam kasus penyelamatan Bank Century.
Dijelaskan Dani, penunjukan Sri Mulyani merupakan tindakan intervensi yang sangat kasar oleh Bank Dunia untuk menyelamatkan menteri keuangan yang mewakili kepentingan Amerika dan negara-negara G7 di Indonesia.
"Amerika Serikat sebagai pemegang tunggal hak veto di Bank Dunia patut diduga berada di balik keputusan yang merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia ini," kata dia.
Dalam catatan Koalisi Anti Utang (KAU), lanjut Dani, modus seperti ini bukanlah yang pertama kali. Tindakan serupa pernah dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2004 terhadap salah seorang pejabat negara tersangka kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Pejabat tersebut diangkat menjadi utusan negara-negara ASEAN di Bank Dunia selama dua tahun. Hingga akhirnya kasus hukumnya “di petieskan.”
Menurut Dani, Sri Mulyani merupakan bagian dari kelompok Mafia Barkeley yang memiliki jaringan internasional yang kuat dan meluas seperti USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia.
Karena itu mudah dimengerti bila keputusan Bank Dunia mengangkat Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana erat kaitannya dengan tekanan politik dan kasus hukum yang sedang dihadapi Sri Mulyani di dalam negeri.
"Kami mencurigai ada skenario menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan kasus hukum di dalam negeri dengan bantuan Bank Dunia," papar dia.
Karena itu, Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan melawan tindakan melecehkan institusi politik dan hukum yang sangat serius dilakukan oleh Bank Dunia di tengah proses hukum terhadap Sri Mulyani dalam kasus bailout Bank Century.
Kami juga mendesak agar KPK terus melanjutkan proses hukum terhadap Sri Mulyani dan Boediono dan mengabaikan tekanan dan intervensi dari pihak asing.
"Kepada DPR, kami juga mendesak agar menyatakan protes keras atas tindakan Bank Dunia yang telah melecehkan kedaulatan politik dan hukum di Indonesia. DPR juga harus meminta Presiden menghormati dan meneruskan proses hukum yang sedang berjalan terhadap Sri Mulyani dan Boediono," paparnya.
Bahkan, lanjut Dani, melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 20 Maret 2010, Sri Mulyani dan Boediono dinyatakan bersalah dalam kasus penyelamatan Bank Century.
Dijelaskan Dani, penunjukan Sri Mulyani merupakan tindakan intervensi yang sangat kasar oleh Bank Dunia untuk menyelamatkan menteri keuangan yang mewakili kepentingan Amerika dan negara-negara G7 di Indonesia.
"Amerika Serikat sebagai pemegang tunggal hak veto di Bank Dunia patut diduga berada di balik keputusan yang merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia ini," kata dia.
Dalam catatan Koalisi Anti Utang (KAU), lanjut Dani, modus seperti ini bukanlah yang pertama kali. Tindakan serupa pernah dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2004 terhadap salah seorang pejabat negara tersangka kasus korupsi proyek privatisasi PT Jakarta International Container Terminal (JICT).
Pejabat tersebut diangkat menjadi utusan negara-negara ASEAN di Bank Dunia selama dua tahun. Hingga akhirnya kasus hukumnya “di petieskan.”
Menurut Dani, Sri Mulyani merupakan bagian dari kelompok Mafia Barkeley yang memiliki jaringan internasional yang kuat dan meluas seperti USAID, IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia.
Karena itu mudah dimengerti bila keputusan Bank Dunia mengangkat Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana erat kaitannya dengan tekanan politik dan kasus hukum yang sedang dihadapi Sri Mulyani di dalam negeri.
"Kami mencurigai ada skenario menyelamatkan Sri Mulyani dari jeratan kasus hukum di dalam negeri dengan bantuan Bank Dunia," papar dia.
Karena itu, Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan melawan tindakan melecehkan institusi politik dan hukum yang sangat serius dilakukan oleh Bank Dunia di tengah proses hukum terhadap Sri Mulyani dalam kasus bailout Bank Century.
Kami juga mendesak agar KPK terus melanjutkan proses hukum terhadap Sri Mulyani dan Boediono dan mengabaikan tekanan dan intervensi dari pihak asing.
"Kepada DPR, kami juga mendesak agar menyatakan protes keras atas tindakan Bank Dunia yang telah melecehkan kedaulatan politik dan hukum di Indonesia. DPR juga harus meminta Presiden menghormati dan meneruskan proses hukum yang sedang berjalan terhadap Sri Mulyani dan Boediono," paparnya.
http://www.suarabawahtanah.co.cc/2010/05/bank-dunia-intervensi-asing-atas.html
http://www.suarabawahtanah.co.cc/2010/05/by.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar