Pergantian Rezim harus Dibarengi Ganti Sistem

KEDAULATAN NEWS - Mengganti rezim pemerintahan SBY secepatnya memang harus dilakukan. Pasalnya, Indonesia telah berkembang menjadi republik korupsi yang dilakukan secara massif elit eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk itu diperlukan tekad dan stamina sekelas Sungai Nil dari seluruh rakyat, bukan sekadar tekad Sungai Ciliwung atau Bengawan Solo.

Demikian yang mengemuka dari diskui bertema “Mengapa Perlu Pergantian Rezim Secepatnya” yang digelar Rumah Perubahan 2.0, Kamis (29/9). Diskusi menghadirkan aktivis Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan Ardi Nuswantoro, pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Luky Jani.

Menurut Herdi, output dikembangkannya demokrasi kriminal telah melahirkan anggota DPR dan para pejabat negara yang tercela. Karena itu, lanjut dia, demokrasi kriminal harus dihentikan secepatnya. Ke depan, harus ada kriteria yang jelas bagi calon anggota DPR dan para pejabat publik. Misalnya, kriteria tentang pendidikan minimal dan aspek moralitas.

“Kalau kita sudah sepakat segera mengganti rezim SBY, harus ada tekanan terus-menerus dari seluruh elemen masyarakat. Yang namanya aksi demonstrasi, harus terus dilakukan, kalau perlu bermalam. Untuk itu dibutuhkan tekad dan stamina sekelas Sungai Nil dari seluruh rakyat, bukan sekadar tekad Sungai Ciliwung atau Bengawan Solo,” ujar Herdi merujuk aksi berbulan-bulan rakyat Mesir di Tahrir Square.

Ardi mengatakan pergantian rezim memang harus secepatnya dilakukan. Isu reshuffle yang ditiupkan sama sekali bukanlah jawaban atas masalah yang dialami Indonesia.

Isu rushuffle hanyalah strategi SBY untuk menaikkan citra, terlebih setelah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik kepadanya terus merosot. Isu ini juga menjadi pengalih konsentrasi publik, seolah-olah para menterinya gagal sehingga perlu diganti.

Hamil tua

Di sisi lain, Luki menyatakan hingga kini belum melihat adanya sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk mengganti rezim secepatnya. Dia menyebut rezim yang berkuasa sekarang sebagai rezim hibrida, rezim campuran. SBY mengambil para pembantunya dari sejumlah Parpol dengan maksudnya agar mereka menjadi pendukung. Namun karena ramai-ramai korupsi, mereka jadi saling tersandera dan saling melindungi.

“Secara politik, rezim sekarang bisa disebut solid. Mereka tidak terpecah-pecah. Korupsi telah menjadi pemersatu mereka. Bahkan juga terjadi kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Bagi mereka, hukum hanya menjadi instrumen. Itulah sebabnya Indonesia kini bisa disebut Republik Korupsi,” tukas Lucky.

Ketika PKI akan memberontak, dia melanjutkan, saat itu dikenal adanya istilah Ibu Perttiwi tengah hamil tua. Artinya, persyaratan untuk melakukan revolusi sudah terpenuhi semuanya. Dia mengaku, saat ini belum melihat adanya fenomena ibu pertiwi hamil tua. Jangankan hamil tua, tanda-tanda kehamilan saja tidak ada.

“Memang kini ada keresahan sosial. Tapi itu tidak cukup. Perlu ada identas, solidaritas, dan tuntutan politik yang sama dari seluruh rakyat untuk melakukan revolusi. Sebetulnya kita bisa merekayasa kehamilan. Misalnya, dengan menggunakan bayi tabung. Intinya, bagaimana caranya fenomena Ibu Pertiwi hamil tua itu muncul. Kalau semua itu tidak ada, pilihannya adalah bersabar dan menunggu Pemilu 2014,” papar Lucky.

Siapkan Sistem

Ketiga pembicara sepakat, selain pergantian rezim secepatnya, yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan sistem hukum dan ekonomi. ini menjadi penting, agar kesalahan yang terjadi pada reformasi 1998 tidak terulang kembali. Waktu 1998,  rakyat sibuk menurunkan Soeharto.

“Namun karena kita lupa menyiapkan sistem pemerintan yang baik, maka reformasi itu akhirnya dibajak kelompok predator. Kaum predator adalah mereka yang merampok negara dengan korupsi. Kalau kita tidak menghentikan korupsi, sama artinya bunuh diri pelan-pelan., saya pelajari disintegrasi Yugoslavia dan Rusia. Mereka hancur karena korupsi yang kronis,” kata Herdi.

Menurut Lucky, penyiapan sistem menjadi pekerjaan rumah (PR) ke-2 yang tidak kalah pentingnya. Tidak cukup hanya mengganti rezim, kalau fundamental sistem dan perilaku parfa elit yang korup tidak berubah. “Di awal reformasi, ada istilah birokrasi Spanyol, separuh nyolong. Saya kira sekarang para birokrat itu sudah berubah menjadi predator. Mereka menduplikasi perilaku korup elit yang sebelumnya mereka gulingkan. Inilah bahayanya jika kita hanya sibuk mengganti rezim, tanpa menyiapkan sistem,” pungkas Lucky.(*)


Sumber: http://www.rizalramli.org/index.php?option=com_content&view=article&id=227:pergantian-rezim-harus-dibarengi-ganti-sistem-&catid=37:catredaksi&Itemid=60

INDONESIA ADALAH RAKSASA YANG BELUM BANGUN: Saatnya Mahasiswa Mengukir Sejarah!

SEMARANG,RIMANEWS-Dalam sebuah acara seminar bertemakan "Berdiri di Atas Kaki Sendiri: Menggagas Format Ekonomi yang Pro Rakyat" yang bertempat di Aula Gedung Profesor Sudharto Universitas Diponegoro, Semarang (17/10), ekonom senior yang sekaligus juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan, DR. Rizal Ramli, menyerukan bahwa sudah saatnya mahasiswa Indonesia berani membuat sejarah. Setelah sebelumnya pria yang biasa disebut RR ini menceritakan tentang sejarah kebangkitan ekonomi negara-negara di Asia seperti China, Jepang, dan Malaysia ataupun Amerika Latin seperti Brasil dan Argentina, ia pun menyatakan,

"Indonesia adalah raksasa yang belum bangun. Adalah tugas kaum muda, terutama mahasiswa, untuk membangunkannya. Tidak hanya mempelajari sejarah, sudah saatnya mahasiswa yang membuat sejarah!"

Yang kontan langsung disambut oleh tepukan membahana dari sekitar 300-an mahasiswa peserta yang memenuhi aula. Selain itu RR pun menekankan pentingnya Indonesia meninggalkan sistem neoliberalisme.

"Neoliberalisme adalah suatu fundamentalisme dalam pemikiran ekonomi yang tidak kalah berbahaya dari fundamentalisme agama. Kita tidak boleh menyerahkan semuanya ke pasar bebas. Jangan hanya mengikuti logika kapitalisme yang senantiasa menekankan optimalisasi daripada profit, melainkan kita harus mulai berpikir untuk melakukan optimalisasi dalam nilai tambah. Harus ada strategi industrialisasi untuk menaikkan nilai tambah atas kekayaan bahan mentah kita sehingga mampu menciptaan lapangan kerja massal untuk puluhan juta orang.

Kalau kita melulu mengikuti sistem neoliberal ini, maka Indonesia akan terus saja bernasib seperti Philipina yang hanya mampu mengeskpor bahan mentah dan pembantu rumah tangga, selamanya tidak akan sanggup menyusul Malaysia, China, Jepang, maupun Brasil."

Adapun seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro dengan didukung oleh Redaksi Semarang Metro harian Suara Merdeka, komunitas Salunding, dan Radio Idola ini menghadirkan pula pembicara lainnya dari kalangan akademisi Universitas Diponegoro seperti Profesor Singgih Tri Sulistiyono dari Jurusan Sejarah dan Profesor Purbayu Budi Sentosa dari Fakultas ekonomi. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih yang seharusnya juga hadir sebagai salah satu pembicara dikabarkan batal datang dengan alasan yang kurang jelas
 

Sumber : http://rimanews.com/read/20111017/43927/dari-semarang-rizal-ramli-menyerukan-agar-mahasiswa-berani-membuat-sejarah

DR. Rizal Ramli

KEDAULATAN NEWS (RMOL) -  Ekonom Rizal Ramli memperingatkan para pemimpin bangsa untuk belajar dari kasus presiden Mesir, Hosni Mubarak. Betapa pun kuatnya penguasa, jika tidak amanah, maka dia akan digulingkan rakyat. Rakyat yang muak menghendaki perubahan.

Peringatan Rizal Ramli itu disampaikannya dalam diskusi perubahan bertema Pengadilan Hosni Mubarak; Pelajaran bagi Indonesia yang diselenggarakan Rumah Perubahan, Selasa (9/8). Turut hadir dalam diskusi ahli timur tengah Zuhaeri Misrawi, pengamat politik dari Paramadina Suherdi Sahrasad, dan ahli Indonesia dari Notrhtwestern University AS, Prof. Jeffry Winters.

Dikatakan Rizal, perubahan tidak mungkin diharapkan datang dari dalam sistem. Pasalnya, banyak dari mereka yang sudah menjadi bagian dari masalah. Perubahan juga tidak bisa diharapkan dari pemerintah, karena mereka juga terbelit dengan banyak sekali masalah. Perubahan harus dimotori para mahasiswa, pemuda, buruh dan kalangan intelektual. Satu-satunya jalan keluar dari kemandekan ini, adalah gerakan rakyat. Jadi, people power adalah suatu keniscayaan.

"Saya keliling ke banyak daerah. Saya menemukan rakyat sudah muak. Seorang sopir taksi curhat kepada saya, selama 16 tahun membawa taksi, dia tidak pernah merasa hidup sesulit sekarang. Harga barang makanan mahal, biaya pendidikan dan kesehatan mahal. Dia betul-betul berharap segera terjadi  perubahan secepatnya," ungkap Rizal.[dem] 

Sumber: 
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=35807

Ramalan Spiritual bagi Rizal Ramli

JAKARTA,KEDAULATANNEWS-Apa yang ditulis oleh Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli mengenai ‘’kriteria masyarakat perubahan’’ dan pemimpinnya (lihat/baca  teks di bawah ini), dinilai para budyawan, ahli Javanologi dan aktivis, sangat jelas ada dalam khasanah para pendahulu kita bahkan pada awal 1900-an. Sebuah ramalan  seorang spiritualis mengatakan sebagai berikut :

1. Sesotyaning tanah Jawa. Oncat embananeki, owahing kang tata cara, golongan patang prakawis, aluluh dadi siji angrasuk kasudranipun, nagara tanpa tata, mung ngluru kasil pribadi, tingalira tumuju salak rukma.

Bila diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia menjadi : Seluruh Indonesia, pada berbenah (ini merupakan gambaran kebutuhan transformasi), membetulkan tata cara, golongan empat perkara, meluluh menjadi satu merasuk kepada rakyat kecil, negara tanpa aturan, hanya menguntungkan diri pribadi, kelihatannya tujuannya salah dari pelaksanaannya.
Jadi sudah terjadi proses pengingkaran dari tujuan reformasi ke pelaksanaannya.

2. Kusuma taruna tama, mbeg suci ngupala wening, linawuran dening Allah, wus mantun denya piningit, kinen anyapih sami, kang samya gung perang pupuh, lan nyirnaken durmala, mamalaning Nungsa Jawi, gya tumindak nglakoni pakoning Allah.

Bunga cinta perwira perkasa, membawa tugas suci mengaturkan hening, berbaluhkan singgasana Allah, sudah keluar dari tempat persembunyian, sudah diurus sama hasilnya, yang mendapatkan titah untuk menggelar perang pupuh, untuk menghapuskan kejahatan, yang menjadi bencana manusia Indonesia), untuk bertindak melakoni kehendak Allah.

Di sini digambarkan adanya sosok pribadi yg bergerak konsisten utk memerangi kondisi ini sebagai bagian dr lelakon yang dikehendaki Allah.

3. Ngrabaseng prang mung priyangga, prasasat tan ngadu jalmi prajurite mung sirolah, tutunggaleng langgeng eling, parandene kang san ara mangsah kabarubuh, duhaka tutumpesan, tan lami pan sirep sami, ginantyaning ing jaman kreta raharja.

Melaksanakan perang sendirian, tidak mengadu manusia prajuritnya hanya sirrullah, senjatanya selalu ingat, mengakibatkan semuanya musuh terkalahkan, yang durhaka pada di tumpas, tidak lama hanya tertidur oleh ilmu sirep, bergantinya zaman kaya sejahtera.

Artinya adalah bahwa dia berjalan secara sendiri dan menggunakan batin dan akalnya. Dia mampu memberikan pemahaman dan itulah kekuatan.

‘’Ini adalah sebuah harapan dan prakiraan kondisi saat ini. Semoga sosok tersebut adalah Rizal Ramli sendiri,’’ demikian Sasmito Hadinegoro,  mantan aktivis UGM dan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia.

DR. Rizal Ramli & Presiden SBY

Kriteria Masyarakat Perubahan: Perspektif Rizal Ramli
Di tengah kecemasan dan keputus-asaan masyarakat dewasa ini atas praktik demokrasi kriminal di Indonesia, dimana korupsi  makin menggila (kasus Century, mafia hukum, mafia pajak) dan pemerintah gagal melayani kepentingan  rakyat, Indonesia perlu masyarakat baru yang pro-perubahan. Mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli melihat, sungguh  diperlukan masyarakat perubahan  (Society of Change) atau masyarakat baru untuk memimpin perubahan agar indonesia bisa menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera. Untuk itu, menurut Rizal Ramli kepada Rimanews, kemarin,  kriteria dari pemimpin dan masyarakat baru tersebut antara lain :

 Pertama, Masyarakat dan Pemimpinnya harus memiliki integritas, karakter & anti KKN
Masyarakat  baru dan  pemimpinnya  harus tegas,berani, berkarakter dan anti KKN. Dan hal tersebut harus dibuktikan dengan rekam jejaknya. Sudah terbukti bahwa kalau pemimpin selalu ragu-ragu maka akan banyak masalah-masalah besar yang tidak akan terselesaikan dan makin lama makin besar dan bisa membahayakan keutuhan bangsa

Kedua, Masyarakat dan Pemimpinnya harus punya visi dan kemampuan operasional
Masyarakat  baru dan  pemimpinnya harus punya visi,tujuan-tujuan perjuangan,prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat bilamana mau merubah indonesia. Tetapi visi tersebut bukan hanya tulisan-tulisan, pidato-pidato atau janji-janji dari pemimpinnya saja, namun masyarakat  juga harus mencermati apakah yang dijanjikan itu sesuai dengan tulisan-tulisan, sikap politik dan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Sehingga rakyat tidak dibohongi dengan janji-janji manis calon pemimpin yang tidak akan dipenuhi kemudian hari.
 Selain itu, masyarakat  baru dan  pemimpinnya juga harus mempunyai kemampuan operasional, mewujudkan apa yang menjadi rencananya. Hal ini juga harus dibuktikan dengan kemampuan operasional pemimpin tersebut dimasa lalu. Hal ini sangat penting mengingat tidak banyak pemimpin yang pandai pidato, menulis dan wawancara tetapi sekaligus juga cakap bekerja mewujudkan pikiran-pikirannya.

 Ketiga, Masyarakat dan Pemimpinnya harus memperjuangkan kepentingan nasional & kesejahteraan rakyat.
Masyarakat  baru dan  pemimpinnya harus mempunyai komitmen dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak mudah untuk melakukan hal itu karena banyak kepentingan internasional yang menekan indonesia agar kepentingan mereka bisa bergerak leluasa, mengeruk sumber daya alam dan memasarkan seluas-luasnya barang dan jasa mereka, mengingat pasar indonesia yang sangat besar. Kepentingan-kepentingan internasional di indonesia harus diatur agar selaras dengan kepentingan nasional kita dan agar juga memajukan kesejahteraan rakyat. Apabila kita tidak berani melakukan penyelarasan itu, maka perekonomian kita dikuasai oleh kepentingan internasional dan kesejahteraan rakyat kita akan semakin buruk.

 Keempat, Masyarakat dan Pemimpinnya harus mempunyai kepercayaan diri dan kredibilitas didunia internasional.
Masyarakat  baru dan  pemimpinnya di indonesia harus bisa bergaul di dunia internasional, bukan hanya demi pergaulan saja, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan indonesia di forum-forum internasional. Oleh karena itu, pemimpin indonesia harus mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan dunia internasional agar perjuangannya efektif. Jangan pemimpin indonesia banyak pergi keluar negeri, tetapi tidak menghasilkan manfaat yang berarti bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

 Kelima, Masyarakat dan Pemimpinnya harus memiliki keberanian untuk menegakkan konstitusi, hak asasi manusia dan hukum tanpa pandang bulu :
 Konstitusi dan hak azasi manusia harus ditegakkan. Untuk itu perlu keberanian dan ketegasan
masyarakat  baru dan  pemimpinnya, karena misalnya dalam bidang ekonomi, konstitusi membatasi berlangsungnya pasar bebas yang ugal-ugalan karena hal tersebut akan membiarkan persaingan bebas antara usaha raksasa dengan usaha kecil yang pada akhirnya akan menggerus kesejahteraan rakyat. Akan banyak keberatan dari usaha-usaha raksasa dan perusahaan-perusahaan internasional apabila kita menegakkan ekonomi konstitusi, tetapi keberaan tersebut harus diselaraskan dengan kepentingan rakyat dan nasional indonesia.

 Demikian pula, masyarakat  baru dan  pemimpinnya harus menegakkan hak asasi manusia agar dapat meningkatkan perlindungan negara terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan meningkatkan kualitas hidup warga negara untuk hak mendapatkan pekerjaan dsb.
 Keenam, Masyarakat dan Pemimpinnya baru mempunyai sifat dan rekam jejak demokratis :

Sifat demokratis bisa tercermin jika sebelum mengambil keputusan untuk bertindak, pemimpin mendengarkan terlebih dahulu dari para staf, rekan kerja dan masyarakat. Pendapat itu akan dipertimbangkannya, baik yang menyetujui atau tidak menyetujui secara obyektif.

Masyarakat  baru dan  pemimpinnya yang demokratis juga tidak berkeberatan bila suatu saat dikoresi atau diingatkan oleh teman sekerja, staff dan masyarakat.

Sumber: http://www.rimanews.com/read/20110406/22916/ramalan-spiritual-bagi-rizal-ramli

Rahasia Umum, Banyak Titipan Bank Dunia dan IMF dalam Amandemen UUD 1945

RMOL. UUD 1945 telah mengalami amandemen hingga empat kali sepanjang 1999 hingga 2001. Bukan rahasia umum, dalam empat kali amandemen itu banyak titipan kepentingan asing yang antara lain disponsori Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF).

Demikian disampaikan ekonom senior dan tokoh nasional DR. Rizal Ramli dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online pada Rabu tengah malam (6/7).

Selain UUD 1945, pengaruh pihak asing juga sangat terasa pada sejumlah UU yang merupakan turunan dari UUD 1945.

“Kita bisa melihat hal itu (kepentingan asing yang masuk dalam amandemen UUD 1945 dan sejumlah UU) dari laporan berbagai lembaga asing, seperti USAID dan Bank Dunia. Ini harus dilarang, karena pasti mereka punya kepentingan strategis tertentu,” kata Rizal Ramli.

Lantas bagaimana dengan wacana amandemen kelima yang sedang bergulir kencang?

Menurut mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian ini, setidaknya ada empat prinsip yang haram dilanggar dalam amandemen UUD 1945.

Pertama, jangan sampai ada pemisahan antara ideologi negara dengan kebijakan ekonomi. Kedua hal ini harus berkaitan satu sama lain. Ideologi negara merupakan jiwa dari semua kebijakan ekonomi nasional. Tidak mungkin jiwa Pancasila melahirkan kebijakan ekonomi nasional yang kapitalistik dan bertentangan bahkan membunuh Pancasila.

Prinsip kedua, urusan ekonomi pasti memiliki hubungan dengan masalah sosial. Dengan demikian kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dan jangan sampai dianggap berdiri sendiri.

“Sayangnya, pemerintah sekarang yang menganut paham neolib cenderung memisahkan kedua hal ini. Kita bisa melihatnya dari penyesuaian harga berbagai komoditas strategis seperti minyak, gas, listrik, bahkan biaya pendidikan dengan harga internasional. Padahal, daya beli mayoritas rakyat masih sangat rendah. Akibatnya, kebijakan ini memicu pemiskinan struktural yang semakin menjadi,” urai Rizal.

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah di awal semestinya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih dari dua digit dan di saat bersamaan meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau kedua hal itu tercapai, barulah pemerintah bisa “menyesuaikan” berbagai harga komoditas strategis itu dengan harga internasional.

Prinsip lain yang juga wajib sifatnya dalam amandemen UUD 1945 adalah mencantumkan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jangan sampai seperti yang terjadi saat ini rakyat dan negara hanya memperoleh manfaat minimal dari pengolahan dan pendayagunaan SDA.

Kalau itu dilakukan, maka prinsip keempat pun akan tercapai, yakni amandemen UUD 1945 berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. [guh]

Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=32201

KEHENDAK PERUBAHAN HARUS DIMENANGKAN...!

Jeffrey A Winters soal Capres 2014: Rizal Pendobrak, Mahfud Berprinsip

Jeffrey Winters

[JAKARTA] Pakar politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat, Jeffrey A Winters menyampaikan kekuatan dan kelemahan beberapa nama yang disebut-sebut bakal bertarung dalam Pilpres 2014. Dua kandidat yang dinilai layak menjadi capres adalah Rizal Ramli dan Mahfud MD.

Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli dikenal sebagai pemikir yang supercanggih. Dia tidak pernah superfisial melihat masalah-masalah yang dihadapi Indonesia dan tak ragu mengambil keputusan. Hal itu berbeda dengan sikap low risk SBY yang tahu banyak tetapi bicara terus daripada bertindak. Rizal mempunyai track record yang high risk, high reward.  Dibanding kandidat lain, Rizal paling berpotensi sebagai pendobrak dan figur perubahan. Dia mempunyai latar belakang sebagai pejuang untuk rakyat sejak 1978 di ITB, serta berani melawan rezim Soeharto dengan segala risiko, yakni ditahan dan disiksa, tetapi tetap berjuang.

DR. Rizal Ramli

“Dia memperjuangkan sistem hukum dan HAM dengan tegas, sangat

antikorupsi, dan tidak mau didikte oleh superpower asing. Jangan heran kalau yang melawan dia di tingkat elite dan internasional cukup banyak.  Mereka takut karena dia pasti action-oriented dan tidak bisa diintimidasi,” katanya.

Sedangkan kelemahannya, kata Jeffrey, Rizal jauh lebih dikenal di tingkat elite dan kawasan kota, tetapi belum tembus sampai ke desa. “Kalau Rizal dapat menemukan strategi tepat untuk masuk ke desa dan daerah, dia akan cepat menjadi fenomena yang membuat partai-partai besar bergetar,” ujarnya.

DR. Moh. Mahfud MD

Sedangkan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memiliki rekam jejak yang hebat. Dia menjadi figur penting di lingkaran satu mantan presiden Abdurrahman Wahid. Mahfud berprinsip tinggi dan tidak bisa dibeli seperti ribuan hakim lainnya, sehingga menjadi tokoh penting di MK sebagai satu-satunya institusi yang masih dipercaya rakyat. “Indonesia yang saat ini menjalani semacam sistem demokrasi tanpa hukum alias demokrasi kriminal, sebaiknya memiliki capres seperti Mahfud. Seperti kasus Rizal Ramli, jangan harap partai yang dikuasai oleh uang belaka akan mendukung calon seperti Mahfud,” ujarnya. [A-16]

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/rizal-pendobrak-mahfud-berprinsip/8071

Profil Anggota DPRD Kota Singkawang Lie Khian Loy: Pengusaha Jadi Dewan

Menjadi Anggota DPRD bukan jalan untuk mengumpulkan harta. Akan tetapi sebagai jalan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Demikian yang dikatakan anggota DPRD Kota Singkawang, Lie Khian Loy.

Bila ingin kaya, lebih baik menjadi pengusaha. Dengan usaha yang dimiliki, pengusaha dapat mengumpulkan banyak harta tanpa terikat dengan waktu. Dan menjadi pengusaha itu merupakan bagian hidup Lie Khian Loy sebelum menjadi anggota DPRD.

“Dan dewan ini bagi saya bukan untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata politisi partai Kedaulatan ini.

Lie Khian Loy mengaku terjun ke dunia politik sejak tahun 2004. “Waktu itu saya di partai menduduki nomor urut dua untuk dapil Singkawang Timur-Selatan, dan saat itu tidak lolos menjadi anggota legislatif,” kenangnya.  Kegagalan pada pemilihan legislatif tahun 2004, tidak membuat Lie Khian Loy jera. Pada tahun 2009, ayah dari empat orang anak ini maju lagi untuk bersaing menjadi anggota legislatif dengan menggunakan perahu Partai Kedaulatan.

 “Dengan sistem suara terbanyak, saya kemudian lolos menjadi anggota DPRD,” ujar Lie Khian Loy.

Sebagai anggota DPRD, Lie khian Loy bertekad untuk tidak mengenyampingkan aspirasi rakyat. Dengan hak yang dimiliki, politisi yang tinggal di kelurahan Sedau Singkawang Selatan ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan kepadanya.

“Menyampaikan aspirasi rakyat menjadi kewajiban kami, maka kami wajib untuk memperjuangkannya,” kata Lie Khian Loy.

Sumber: http://singkawangkota.go.id/spektakuler2012/index.php/component/content/article/1-berita-terbaru/585-profil-anggota-dprd-kota-singkawang-lie-khian-loy-pengusaha-jadi-dewan.htm

MAKLUMAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN

Assalamu’alikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua...

Salam Kedaulatan!!!

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mencurahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua untuk membangun bangsa yang berdaulat, berilmu dan berakhlak.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat pertolongan dan kasih sayang Nya serta doa dan dukungan seluruh kader dan pengurus Partai Kedaulatan di seluruh tanah air.

Bersama ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. M.HH-02.AH.11.01 Tanggal 29 Maret 2010 (Lembaran Berita Negara RI No.28 Tanggal 6 April 2010) mengumumkan dan menyampaikan kabar serta berita gembira, khususnya kepada kader, pengurus dan simpatisan Partai Kedaulatan dimana pun berada di seluruh tanah air, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PEMOHON DPP Partai Kedaulatan dan Pemerintah RI Cq. DEP.KEH & HAM RI melawan TERMOHON/TERDAKWA Hero Samudra, SH, MH Cs. dengan nomor register 140 K/PDT.SUS/2011 dengan Pengadilan Pengaju PN Jakarta Timur, telah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Maret 2011 dengan  Putusan MENGABULKAN permohonan PEMOHON dan membatalkan Putusan PN Jakarta Timur. (Lihat PUTUSAN MA KLIK DISINI).

Dengan dikabulkannya Permohonan PEMOHON (DPP Partai Kedaulatan dan Pemerintah RI Cq. DEP.KEH & HAM RI), maka terang benderanglah segala hal ihwal keabsahan DPP Partai Kedaulatan yang sah diakui oleh Pemerintah Cq. DEP.KEH & HAM RI adalah tetap ada pada DPP Partai Kedaulatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. M.HH-02.AH.11.01 Tanggal 29 Maret 2010 (Lembaran Berita Negara RI No.28 Tanggal 6 April 2010) dengan Ketua Umum: Denny M. Cilah, SE, SH, M.Si dan Sekretaris Jenderal: Restianrick Bachsjirun, S.Sos.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, DPP Partai Kedaulatan yang sah dengan ini menghimbau kepada instansi pemerintah yang berwenang, khususnya KPU dan KPUD di seluruh Indonesia dapat menjadikan maklumat ini sebagai bahan klarifikasi dan verifikasi terhadap oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus DPP Partai Kedaulatan atau oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus Provinsi maupun Kabupaten/Kota tanpa ada legalitas/Surat Keputusan yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh DPP Partai Kedaulatan yang sah sebagaimana telah disebut diatas adalah ILEGAL dan Kami DPP Partai Kedaulatan yang sah tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan masalah yang ditimbulkan oleh oknum-oknum dimaksud.

Selanjutnya, dimohonkan kepada seluruh kader, pengurus dan simpatisan Partai Kedaulatan yang loyal dan tetap setia kepada ideologi perjuangan Partai Kedaulatan untuk lebih merapatkan barisan dan terus melakukan konsolidasi internal dalam rangka mempersiapkan persyaratan administrasi maupun verifikasi faktual Pemilu 2014. Serta mengintesifkan komunikasi vertikal maupun horizontal untuk menghadapi RAPIMNAS yang akan segera dilaksanakan oleh DPP Partai Kedaulatan.

Demikian Maklumat ini dibuat, agar menjadi maklum atas fakta-fakta yang sebenarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi karunia dan berkahNya atas kita semua.

Jakarta, 27 April 2011 

DPP Partai Kedaulatan

Partai Kedaulatan Siap Menangkan PATTIMURA

KEDAULATANnews - Ambon: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kota Ambon, Semuel M. CH. Loupatty, SPi mengatakan, partai pengusung calon Walikota dan Wakil walikota Ambon, Lucky Wattimury-Hero Drachman (PATTIMURA) yang terdiri dari, PDI-P, Partai Kedaulatan dan PPPI, telah siap secara infrastruktur maupun konsep untuk merebut hati rakyat pemilih Kota Ambom memenangkan pasangan tersebut dalam Pilkada Kota Ambon.

“Partai pengusung mempunyai target menang sama seperti partai-partai politik yang mengusung calkada lain yang akan bertarung di Pilkada Kota Ambon mendatang,” ujar Semuel kepada KedaulatanNews, Senin (28/3).

Yang seharusnya dilakukan Partai Kedaulatan dan partai pengusung lainya pada proses pilkada ini, kata dia, sesuai dengan fungsi dan peran partai politik yang salah satu adalah memberikan pendidikan politik dan mengawal proses demokrasi berjalan semestinya dalam Pilkada Kota Ambon agar hak-hak dasar dan kedaulatan rakyat tidak tercederai oleh praktek-praktek politik yang tidak bermartabat serta beradab. Hal ini penting, agar proses rekruitmen dan sirkulasi kepemimpinan di Kota Ambon dapat memberikan nilai lebih untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pilkada merupakan momentum sirkulasi kepemimpinan Kota Ambon selama lima tahunan maupun pendidikan politik bagi masyarakat di kota ini dan mesti dilakukan oleh partai pengusung pasangan PATTIMURA,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, seluruh partai pengusung pasangan PATTIMURA, lebih menggunakan cara-cara elegan, simpatik dan santun di dalam melakukan semua proses politik yang akan berlangsung nantinya.

Menurutnya, yang menentukan satu putaran dan dua putaran pada pilkada kali ini adalah, masyarakat yang mempunyai kedaulatan, sehingga rakyat lah yang berdaulat untuk menentukannya. Oleh sebab itu suara rakyat adalah suara Partai Kedaulatan, itulah sesungguhnya hakekat dari Demokrasi atau dalam bahasa Partai Kedaulatan adalah Kedaulatan Rakyat, yang selalu menjadi roh perjuangan dari Partai Kedaulatan untuk dapat memenangkan mandat rakyat Kota Ambon untuk pasangan PATTIMURA.

“Jadi target menang satu putaran dan dua putaran yang menentukan itu adalah masyarakat, bukan yang menentukan adalah orang per orang, tim sukses, karena itu kami selalu menggunakan rumusan dan pendapat yang demikian, makanya kami akan selalu kerja dan kerja maupun selalu berbuat dan berbuat,” tegasnya.

Menurutnya, semua partai politik yang mengusung calon walikota dan wakil walikota maupun dari jalur perseorangan tetap akan berlomba untuk memenangkan pasangan yang didukung mereka, dan hal itu merupakan dinamika politik dalam setiap pilkada.

Namun partai pengusung dan pasangan PATTIMURA yang merupakan pimpinan kota Ambon masa depan, tentunya tidak beranggapan pasangan calkada yang maju bertarung untuk merebut kursi nomor satu di Kota Ambon, tidak menjadikan pasangan lain sebagai lawan.

“Kita menganggap semua kandidat sebagai kawan, mitra dalam berdemokrasi dan berpolitik untuk dapat bersama-sama menjalankan mandat rakyat dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan  bagi kita masyarakat Kota Ambon”. (REB)

KETUA DPC PARTAI KEDAULATAN EDY ALFIAN SUSANTO DILANTIK SEBAGAI ANGGOTA DPRD LAMPUNG SELATAN

KALIANDA (KEDAULATAN News) - Perjuangan panjang calon anggota DPRD Lampung Selatan Edy Alfian Susanto MRS menuju kursi parlemen di DPRD Lampung Selatan membuahkan hasil. 

Ketua DPC Partai Kedaulatan (PK) Lampung Selatan itu kemarin dikukuhkan menjadi anggota DPRD Lamsel melalui rapat paripurna istimewa DPRD Lamsel yang dipimpin Ketua DPRD Lamsel Siti Farida dan dua wakilnya Hi. Hendry Rosyadi, S.H.,M.H dan Azmi Aziz, S.E di ruang utama Gedung Rakyat Lamsel, Senin (21/2).

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Lamsel Siti Farida mengukuhkan dan mengambil sumpah dan janji Edy Alfian dalam rapat tersebut. Sumpah tersebut disaksikan Bupati Lamsel Hi. Rycko Menoza, SZP, S.E.,S.H.,MBA, para anggota DPRD Lamsel, para pejabat dilingkungan Pemkab Lamsel, para pengurus parpol, anggota KPU Lamsel, ormas, OKP, termasuk para keluarga Edy Alfian yang datang untuk mengkawal prosesi tersebut.

Pengukuhan Edy Alfian juga berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor : G/22/B.II/HK/2011 tanggal 19 Januari tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Lampung Selatan.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Lamsel Ida Widaningsih tidak hadir dalam prosesi itu. Meski demikian, DPRD Lamsel berharap Ida masih dapat berkiprah sebagai warga negara yang baik.

“Ida Widaningsih diberhentikan secara terhormat. Kami berharap saudara Ida masih dapat berkiprah dalam pembangunan di Lamsel,” kata Siti Farida.

Usai pelantikan, Edy Alfian langsung menduduki kursi parlemen DPRD Lamsel. Ia duduk berdampingan dengan anggota DPRD Nanang Ermanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Edy Alfian juga masuk dalam Komisi D DPRD Lamsel yang sebelumnya dijabat Ida. Begitu juga dengan Fraksi di DPRD Lamsel. “Komisi dan Fraksinya masih mengikuti Ida Widaningsih,” kata Siti Farida lagi.

Sementara itu, Bupati Lamsel Hi. Rycko Menoza, SZP, S.E.,S.H.,MBA dalam sambutannya meminta para anggota DPRD Lamsel tidak hanya menyuarakan aspirasi masyarakat Lamsel. Tetapi juga harus  menyampaikan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemkab Lamsel. 

“Jangan hanya menyuarakan aspirasi saja. Pembangunan yang direncanakan oleh Pemkab juga harus disampaikan kepada masyarakat,” pinta orang nomor satu dikabupaten yang menjadi pintu gerbang pulau sumatera ini.

Usai prosesi tersebut, Edy Alfian Susanto berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya didaerah pemilihan (Dapil) II Lamsel. Tidak hanya menyuarakan, ia juga berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi tersebut di DPRD Lamsel. “Ini sudah menjadi komitmen saya mengemban amanah ini,” kata Edy Alfian.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Kedaulatan Restianrick Bachsjirun dalam menanggapi dilantiknya Edy Alfian sebagai anggota DPRD Lampung Selatan mengatakan dengan dilantiknya Edy Alfian ini juga sekaligus mengklarifikasi bahwa tidak benar ada dualisme kepengurusan DPD Partai Kedaulatan Propinsi Lampung, khususnya kepengurusan DPC Partai Kedaulatan Lampung Selatan sebagaimana diisukan selama ini.  “Jelas sudah bahwa eksistensi kepengurusan DPD Partai Kedaulatan Propinsi Lampung yang sah diakui oleh pemerintah dalam hal ini KPUD Lampung adalah dibawah kepemimpinan saudara M. Taufik selaku Ketua dan DPC Partai Kedaulatan Lampung Selatan yang diketuai oleh saudara Edy Alfian dengan sekretarisnya saudara Herman”, tegasnya. 

“Dengan dilantiknya saudara Edy Alfian ini, DPP Partai Kedaulatan berharap kehadiran saudara Edy Alfian di DPRD Lampung Selatan dapat memberikan energi baru dalam mengawal dan mewujudkan hak-hak dasar kedaulatan rakyat sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945, khususnya hak-hak dasar rakyat di kabupaten Lampung Selatan”, tambahnya. 

Restianrick Bachsjirun, juga mengatakan bahwa DPP Partai Kedaulatan akan mengundang Ketua DPD Partai Kedaulatan Propinsi Lampung untuk membahas kemungkinan diajukannya PAW anggota DPRD Partai Kedaulatan kabupaten Tanggamus apabila yang bersangkutan tetap tidak mau mentaati garis-garis kebijakan partai, ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Kedaulatan ini.       

Sumber diolah dari: http://www.radarlamsel.com/berita-utama/3349-edy-alfian-dilantik-

Dr. Rizal Ramli: Perekonomian Saat Ini Berpihak pada Neolib

JAKARTA (KEDAULATAN NEWS) - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli menilai, (sistem) ekonomi di era sekarang pada kenyataannya tidaklah berpihak pada masyarakat kecil. Sebaliknya, Rizal menganggap bahwa ekonomi konstitusi, justru (sebenarnya bisa) lebih berpihak kepada rakyat, daripada neoliberalisme (yang ada sekarang).

"Ekonomi konstitusi adalah ekonomi (yang) mensejahterakan masyarakat, bukannya menguntungkan sepihak," ungkapnya, dalam diskusi bertajuk 'Konsekuensi Menegakkan Konstitusi' yang diadakan sekaligus dalam rangka mengenang setahun wafatnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di Gedung MK, Jakarta, Rabu (29/12).

Diungkapkan lagi oleh Rizal, kenyataannya adalah betapa banyak ahli ekonomi di Indonesia yang menuntut ilmu sampai ke luar negeri, namun kemudian malah terpengaruh dengan ajaran luar. "Banyak ekonom yang belajar di luar, dan (kemudian) lebih mengedepankan neoliberalisme yang bertentangan dengan konstitusi," ungkapnya.

Menurut Rizal pula, neoliberalisme banyak menimbulkan dampak yang jelas tidak berpihak pada rakyat kecil, alias hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Untuk itu katanya, peranan negara di dalam konstitusi tidak boleh dogmatis, tetapi haruslah dinamis. "Kalau negara terlalu dominan dan dogmatis, birokrasi akan berkuasa, dan tidak memihak pada masyarakat," tandasnya. (kyd/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2010/12/29/80708/Rizal:-Perekonomian-Saat-Ini-Berpihak-pada-Neolib-

http://video.okezone.com/play/2009/04/01/237/8694/kampanye-ppd-ziarah-ke-makam-pahlawan