Kehendak Perubahan Harus Dimenangkan...!

"Masalah yang dihadapi bangsa ini bersifat fundamental dan radikal, yakni pudarnya kesadaran kebangsaan dan kacaunya pemahaman kedaulatan rakyat dalam sistem kenegaraan kita. Oleh sebab itu penyelesaiannya mutlak bersifat fundamental dan radikal pula
"

Rabu, 10 Februari 2010

PLATFORM PARTAI KEDAULATAN

VISI:
Terwujudnya Negara, Rakyat Indonesia Yang Berdaulat Berwawasan Religius dan Nasionalis, Kuat, Aman, Adil, Makmur dan Sejahtera, serta Eksistensi Yang Setara Dalam Dunia Internasional.


MISI

1. Menjadi partai politik pilihan rakyat yang selalu konsisten memperjuangkan hak-hak dasar rakyat dan
    kedaulatan.

2. Membentuk pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.

3. Membangun negara dan rakyat Indonesia yang modern, berdaulat berwawasan religius dan nasionalis,
    kuat, aman, adil, makmur dan sejahtera serta eksistensi yang setara dalam dunia internasional.

Landasan Visi dan Misi

Dalam Visi
Berangkat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaannya termuat 5 (lima) sila adalah idealisme yang diyakini PARTAI KEDAULATAN perlu diimplementasikan sesuai kehendak para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terwujudnya Negara, Rakyat Indonesia Yang Berdaulat Berwawasan Religius dan Nasionalis, Kuat, Aman, Adil, Makmur dan Sejahtera serta Eksistensi Yang Setara Dalam Dunia Internasional. Adalah visi dengan asumsi sila ke 1 telah selesai. Untuk selanjutnya adalah visi yang membutuhkan konsistensi untuk diperjuangkan penyelesaiannya menuju sila ke 5 dalam misi PARTAI KEDAULATAN. Selebihnya adalah eksistensi Indonesia yang setara dalam dunia Internasional dalam konsekwensi keberhasilan misi yang diemban untuk mewujudkan rakyat berdaulat, kuat, sejahtera, adil dan makmur.

Dalam Misi
Sangat beralasan bagi PARTAI KEDAULATAN untuk mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan ke 4 sila yang tersisa yang tak pernah berhasil diwujudkan oleh para pendahulu dalam konteks ’kedaulatan rakyat negara bangsa’ dari pandangan PARTAI KEDAULATAN.


PROGRAM NASIONAL PARTAI KEDAULATAN

Prinsip Dasar

PARTAI KEDAULATAN adalah partai yang tidak terlepas dari bagian masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang memiliki dedikasi tinggi mengemban visi dan misi perjuangan untuk kemajuan negara dan bangsa

PARTAI KEDAULATAN adalah suatu partai yang memberi peluang pada segala bentuk pemikiran yang semata-mata untuk memberikan kesempatan terbukanya segala kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

PARTAI KEDAULATAN adalah partai yang memperjuangkan: Mewujudkan Negara, Rakyat Indonesia Yang Berdaulat Berwawasan Religius dan Nasionalis, Kuat, Aman, Adil, Makmur dan Sejahtera serta Eksistensi Yang Setara Dalam Dunia Internasional.

Cita-cita PARTAI KEDAULATAN ini berakar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

PARTAI KEDAULATAN tetap konsisten membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk tidak dilacuri oleh kepentingan apapun yang mengarah pada kehancuran bangsa.

PARTAI KEDAULATAN selalu terbuka untuk pembenahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal untuk perbaikan dan kebaikan untuk mengembalikan HAK-HAK RAKYAT DAN KEDAULATAN.

PARTAI KEDAULATAN akan selalu berorientasi pada pembelaan hak-hak kedaulatan. Di mana martabat kemanusiaan rakyat warga negara harus selalu sejalan dengan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki negara serta segala usaha-usaha perekonomian milik negara.

PARTAI KEDAULATAN merupakan partai yang menghargai dan menghormati serta mendorong kemajemukan. Partai ini menghargai perbedaan persepsi sebagai sesuatu yang lazim yang merupakan budaya demokrasi. Janganlah perbedaan itu lalu menjadi hambatan dan membiarkan rakyat, negara dan bangsa terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Justru perbedaan itu adalah kekuatan yang harus dikelola untuk mewujudkan Indonesia sebagai ”Modern Nation State” yang demokratis dimana Negara, Rakyat Indonesia Yang Berdaulat Berwawasan Religius dan Nasionalis, Kuat, Aman, Adil, Makmur dan Sejahtera serta Eksistensi Yang Setara Dalam Dunia Internasional.

PARTAI KEDAULATAN melalui suatu proses yang sistematis, menyeluruh dan integral, akan berusaha mengembangkan suatu konsep yang secara jelas memetakan, mengekspresikan dan menjelaskan prediksi proaktif dan defensif mengenai interpretasi Kebangsaan Indonesia, Kedaulatan Rakyat, dan demokrasi sebagai mekanisme kehidupan perpolitikkan. Konsep tersebut kemudian diperjuangkan dan disosialisasikan dalam berbagai agenda aksi politik strategis, seperti:

(1) Memperjuangkan terbentuknya dan membangun negara dan rakyat Indonesia yang modern,
berdaulat berwawasan religius dan nasionalis, kuat, aman, adil, makmur dan sejahtera serta
eksistensi yang setara dalam dunia internasional.

(2) Memperjuangkan terciptanya dan/atau membangun Kedaulatan Rakyat yang Kuat,
Sejahtera, Aman, Adil Dan Makmur;

(3) Memperjuangkan kebebasan berkumpul, kebebasan memilih, kebebasan mengeluarkan
pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul dan berserikat, khususnya dalam hal
pekerja/buruh dan politik;

(4) Mengakui perbedaan;

(5) Membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien yang bebas dari KKN atau dengan kata
lain, membentuk dan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan efektif yang
berKedaulatan Rakyat;

(6) Memperjuangkan tegaknya supremasi hukum yang konkritnya terciptanya lembaga hukum
dan mahkamah yang berwibawa, mandiri dan bebas dari intervensi dari mana pun; dan
penghormatan terhadap berbagai hal lain yang menjadi prinsip-prinsip dasar demokrasi
dan/atau Kedaulatan Rakyat;

(7) Menempatkan azas pola keseimbangan sebagai rujukan dalam meningkatkan peran serta
profesionalisme TNI dalam pilar Pertahanan Nasional dalam arti mengembalikan TNI sebagai
tulang punggung untuk menjaga kehormatan, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara.

(8) Memperjuangkan rakyat Indonesia untuk bebas dari kemiskinan.

PARTAI KEDAULATAN memiliki misi jangka pendek, sebagai berikut:

(1) Menciptakan dan/atau membangun Kedaulatan Rakyat yang Kuat, Sejahtera, Aman, Adil Dan Makmur.

(2) Partai ini memperjuangkan tatanan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang demokratis yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan, mengekspresikan potensi kepribadiannya dalam kebebasan. Setiap manusia dapat berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, budaya, dan berperan serta dalam usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan.

(3) Mempercepat terwujudnya suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis secara struktural dan kultural yang memahami, menghormati, dan menjalankan hak-hak rakyat dan kedaulatan, serta menjadi pionir dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

(4) Melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berdaulat, berilmu dan berakhlak.

PARTAI KEDAULATAN berpendirian bahwa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah syarat utama dalam kehidupan manusia di alam semesta dan jagad raya sebagai acuan dalam kerangka berpikir dan bertindak untuk mewujudkan Negara, Rakyat Indonesia Yang Berdaulat Berwawasan Religius dan Nasionalis, Kuat, Aman, Adil, Makmur dan Sejahtera serta Eksistensi Yang Setara Dalam Dunia Internasional.

PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan dan membangun suatu tatanan masyarakat yang religius dengan mendukung penuh kebebasan bagi setiap rakyat Indonesia untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.

PARTAI KEDAULATAN menentang segala bentuk kediktatoran, otoriterisme dan konservatisme, karena berlawanan dengan harkat dan martabat manusia, memasung kebebasan dan menghancurkan hukum. PARTAI KEDAULATAN percaya bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam mekanisme kenegaraan adalah suatu keharusan dalam mewujudkan tatanan sosial dan politik yang memungkinkan rakyat berdaulat, di mana kekuasaan penuh berada ditangan rakyat.

PARTAI KEDAULATAN selalu siap berkompetisi dengan partai-partai lain secara terbuka, sportif, adil dan jujur untuk meraih dukungan rakyat berdaulat. Selama tidak berada dalam posisi memegang pemerintahan, PARTAI KEDAULATAN akan berfungsi sebagai pengontrol pemerintahan.

PARTAI KEDAULATAN berpendirian, pemerintah dan oposisi memiliki tanggung jawab yang setara terhadap rakyat.

A. IDEOLOGI

PARTAI KEDAULATAN menghendaki ideologi negara yaitu Pancasila tidak diubah, karena Pancasila berasal dari, dan mencirikan masyarakat Indonesia, lengkap dengan kemajemukkannya. Bagi PARTAI KEDAULATAN kemajemukkan ini merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

B. POLITIK

PARTAI KEDAULATAN berprinsip negara wajib menghormati dan melindungi kehidupan dan martabat rakyatnya. Pemerintah harus menciptakan prakondisi – dimana rakyat dapat mengembangkan hak-hak dasar dan kewajiban sosialnya secara bebas dan arif.
Untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat yang bebas, rasa takut, serta bebas dari penindasan, penghilangan paksa dan kekerasan, PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan dihormatinya hak asasi manusia yang berlaku universal. Partai ini memegang prinsip konvensi Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan negara. Lembaga oposisi merupakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

PARTAI KEDAULATAN menghendaki pertanggung jawaban yang terbuka dalam pengelolaan negara. Birokrasi ada untuk melayani kepentingan rakyat berdaulat dan bukan sebaliknya. Pembagian kekuasaan pusat dan daerah harus terus didorong dan ditata untuk memberi kesempatan rakyat bertindak lebih otonom dalam mengembangkan daerah-daerah. Otonomi dalam mengurus sumber daya, mencari pendanaan dan menikmati hasil-hasilnya, bukan hanya terbatas pada daerah tingkat dua, tetapi juga daerah tingkat satu. Untuk mencegah disintegrasi nasional dan eksploitasi pusat terhadap daerah, otonomi daerah harus selalu dalam prinsip persatuan nasional dan harus selalu dalam kebijakan kesejahteraan nasional sebagai pedoman.

PARTAI KEDAULATAN terbuka terhadap gagasan pemikiran tentang masa depan Indonesia sebagai ”Modern Nation State” di mana Rakyat, Negara Indonesia Yang Berdaulat, Kuat, Sejahtera, Aman, Adil Dan Makmur Serta Eksistensi Yang Setara Dalam Dunia Internasional.
Hak-hak dasar rakyat untuk tidak lapar, miskin, bodoh di perjuangkan penuh oleh segenap anggota PARTAI KEDAULATAN.

PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan dihentikannya penyelewenangan kekuasaan. Partai ini berjuang untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Seluruh rakyat harus mendapat akses pada sistem peradilan yang independen, adil dan murah.

PARTAI KEDAULATAN mendukung untuk setiap gagasan pemikiran restorasi nilai-nilai perjuangan kemerdekaan untuk tercapainya ”Negara, Rakyat Indonesia Yang Berdaulat, Kuat, Sejahtera, Aman, Adil Dan Makmur serta eksistensi yang setara dalam Dunia Internasional.

PARTAI KEDAULATAN berpendapat bahwa krisis yang dialami bangsa Indonesia berakar pada hancurnya jati diri bangsa dan tidak jelasnya interpretasi konsep negara Indonesia yang hendak diwujudkan dan juga karena politik otoriter rezim Orde Baru yang telah merampas kedaulatan rakyat. Karenanya partai ini menentang gagasan-gagasan, dan setiap usaha yang mencoba mengembalikan kekuatan status quo (Orde Baru). Tatanan yang konservatif harus dirombak secara total.

C. EKONOMI

PARTAI KEDAULATAN dalam kebijakan ekonomi bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui kemakmuran yang berkeadilan berdasarkan moralitas serta menghargai harkat dan martabat manusia. Kemakmuran ditopang oleh empat pilar utama, yakni :

(1) Pemihakan ekonomi kepada kepentingan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dengan pertumbuhan yang dinamis, stabilitas dan efektif serta efisien. Sedangkan keadilan berbasis pada kebebasan, persamaan dan tertib sosial.

(2) Pembangunan ekonomi mengharamkan perbedaan ras, suku, dan agama. PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan pemberian kesempatan yang sama bagi semua aktor ekonomi untuk mewujudkan segala potensi yang dimilikinya bagi penguatan daya saing nasional.

(3) Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi lebih ditekankan pada penghapusan segala hambatan usaha dan kontrol karena karakteristik alamiah yang melekat padanya dan sebaliknya memperlancar bagi terbukanya faktor-faktor dinamis yang dimilikinya. PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan kebebasan koperasi dari belenggu birokrasi dan alat politik kekuasaan.

(4) Ekonomi diatur dan ditata berdasarkan sistem perekonomian pasar sosial yang kuat, efektif dan lentur yang dapat dengan cepat mengatasi krisis. Perekonomian itu disusun bersamaan dengan penataan kehidupan politik yang demokratis, tegaknya hukum, berwawasan lingkungan serta pranata sosial yang mendukungnya. PARTAI KEDAULATAN berkeyakinan bahwa kebijakan ekonomi harus menjamin kesempatan dan tersedianya lapangan kerja, meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan rakyat.

PARTAI KEDAULATAN berpendirian bahwa tujuan pembangunan nasional hanya bisa terwujud dengan ditegakkannya persaingan yang sehat. Untuk itu mekanisme pasar harus diimbangi dengan penegakan pemerintahan yang bersih, dan prasayarat pondasi ekonomi rakyat yang sudah kuat. berwibawa dan efektif untuk memungkinkan terciptanya keserasian antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Peran pemerintah lebih ditekankan pada penciptaan jarring-jaring pengaman dan kebijakan menyetarakan peluang di antara berbagai aktor ekonomi dengan memperhatikan asas keadilan sosial.

a. Bidang Ekonomi Nasional
(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dan wajib dikuasai dan dikelola oleh negara dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (baca: BUMN dan BUMD) artinya PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan dilakukannya nasionalisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara secara bertahap dengan memperhatikan asas keadilan sosial.

(2) PARTAI KEDAULATAN berpendirian bahwa Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya wajib dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

(3) Menutup peluang dan menuntaskan secara hukum kasus-kasus pelaku konspirasi kejahatan ekonomi yang telah terjadi. Hal ini penting untuk menumbuhkan dan memulihkan kepercayaan dan wibawa pemertintah di mata pelaku ekonomi nasional dan internasional.

(4) Terus mendorong dan menfasilitasi setiap upaya untuk membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), memperkuat struktur permodalan dan manajemen BUMN, BUMD.

(5) Tentang masalah yang menyangkut Kemiskinan, Lapangan Kerja dan Kesempatan Usaha. PARTAI KEDAULATAN memprioritaskan agenda pembangunan yang mengangkat rakyat dari kubangan kemiskinan, mengatasi pengangguran massal, dan memperluas kesempatan kerja. Penanganan yang bersifat segera diupayakan untuk menguatkan sendi-sendi perekonomian nasional yang menjamin pembangunan yang mensejahterakan rakyat.

(6) Soal Pertumbuhan ekonomi yang dinamis. PARTAI KEDAULATAN berpendirian bahwa karunia sumber daya alam dan manusia adalah modal dasar penggerak perekonomian nasional. Untuk mengembalikan aliran modal dan teknologi. PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan pulihnya kepercayaan masyarakat domestik dan internasional pada model perekonomian dan sistem politik Indonesia. Oleh karena itu suatu kebijakan yang sekedar mengejar pertumbuhan yang setinggi-tingginya dengan membiarkan perilaku KKN tetap menjadi budaya para pejabat negara harus dihentikan dan diadili secara hukum. Yang harus diutamakan adalah perilaku jujur, amanah, hemat dan kemandirian yang didasarkan pada penguatan sendi-sendi daya saing bangsa di tengah derasnya gelombang persaingan ditingkat global.

(7) Dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. PARTAI KEDAULATAN bertekat untuk meningkatkan daya saing nasional dengan meningkatkan produktivitas bangsa dan meletakkan dasar-dasar perkembangan dan kemajuan inovasi-inovasi baru yang berpotensi ekonomi agar Indonesia bisa memiliki kedudukan yang setara dan menguntungkan di dalam kancah persaingan global. Produktivitas bangsa adalah kata kunci untuk peningkatan daya saing nasional.

(8) Selama masa transisi menunju perekonomian yang lebih stabil. PARTAI KEDAULATAN mengarahkan upaya untuk memelihara stok modal yang ada, agar tidak menjadi onggokan barang mati tak bermakna ekonomi, karena terkikis oleh gelombang krisis berkepanjangan. Hal ini penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi tatkala momentumnya tiba. Penciptaan lapangan kerja lewat program kilat akan diprioritaskan pada bidang ini.

(9) Keterpurukan usaha kecil dan menengah (UKM) selama ini lebih disebabkan oleh perlakuan diskriminatif yang lebih mengutamakan usaha besar konglomerasi dengan serangkaian proteksi, fasilitas khusus, dan berbagai kebijakan distorsif lainnya. Dengan kesadaran bahwa pada hakekatnya UKM memiliki dasar yang cukup kokoh dan dinamis, tanpa bantuan pemerintah sekalipun, maka strategi PARTAI KEDAULATAN dalam pemberdayaan UKM berawal dari penghapusan segala hambatan yang selama ini membelenggu UKM. Maka perjuangan PARTAI KEDAULATAN untuk bidang ini adalah terbukanya peluang yang seluas-luasnya bagi UKM untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang besar dan tangguh. Untuk itu, PARTAI KEDAULATAN harus proaktif dalam memperkokoh landasan kelembangaan dan menjunjung tinggi persaingan sehat.

(10) PARTAI KEDAULATAN menghendaki suatu kebijakan ekonomi yang memihak pada kepentingan rakyat. Politik ekonomi afirmasi di sector ekonomi sangat penting untuk mendukung terciptanya keadilan bagi masyarakat luas. Karena ketimpangan ekonomi dalam masyarakat terlanjur parah akibat pembangunan ekonomi Orde Baru yang cenderung berpihak pada kepentingan segelintir pemodal dan keluarga penguasa sendiri, terutama lewat praktek-pratek nepotisme, kolusi dan korupsi.

b. Pembangunan Daerah.

(1) PARTAI KEDAULATAN mensinergikan pendekatan makro ekonomi dan aspek kedaerahan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih dinamis dan merata antar daerah. Keberagaman potensi dan karekteristik daerah justru merupakan penggerak dinamika pembangunan yang didasarkan pada otonomi daerah. Dalam hal ini menempatkan daerah sebagai aktor sentral dalam mengindentifikasi, merumuskan dan memecahkan berbagai masalah local yang unik, sehingga bisa meningkatkan efektivitas peran pemerintah di daerah.

(2) PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan perimbangan keuangan pusat-daerah dan menjamin tatanan yang mencegah pengeksploitasian sumber-sumber daerah, karena keduanya adalah prasyarat bagi diberlakukannya otonomi daerah.

c. Pemerintah yang bersih, berwibawa dan efektif

Kunci kepercayaan rakyat pada pemerintah adalah kredibilitas dan pertanggung jawaban yang transparan. Untuk menegakkan kedua prinsip ini PARTAI KEDAULATAN akan membentuk pusat pengaduan perilaku seluruh aparat pemerintah (semacam ombusman office) dan lembaga independen pemantauan korupsi. Pada waktu yang bersamaan akan dimulai restrukturisasi birokrasi untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang efektif, dan setiap pejabat diwajibkan mengumunkan kekayaannya.

B. Bidang Ekonomi Internasional

Realitas yang dihadapi dewasa ini adalah suatu scenario sistematis eksploitasi baru. Apakah eksploitasi baru itu? Yaitu yang dilakukan oleh Finacial-driven-economies terhadap good producing economies. Kelompok pertama memiliki keleluasaan yang sangat besar dalam merekayasa bentuk-bentuk transaksi keuangan yang sifatnya semu – dalam arti tidak memberikan kontribusi produktif dan konkrit bagi peningkatan kesejahteraan nyata rakyat. Hal ini terjadi karena uang dan asset-aset finansial lainnya saling diperdagangkan sebagaimana komoditi.
Sektor finansial dengan segala bentuk instrumen dan berbagai lembaga keuangan yang menopangnya tidak bisa berdiri sendiri. Ia pada dasarnya merupakan fasilitator bagi sector riil. Jika dalam kenyataannya kedua sector ini telah lepas kaitan, maka umat manusia tinggal menunggu kehancuran peradaban, atau sekurangnya hidup dalam kegemerlapan artificial dengan segala konsekuensinya. Jika umat manusia ingin terhindar dari malapetaka yang maha dahsyat itu, maka mau tak mau kita harus semakin sungguh-sungguh mengupayakan suatu tatanan perekonomian baru yang kembali menempatkan sector finansial pada fungsi hakikinya. Berdasarkan pemahaman dan kesadaran tersebut, PARTAI KEDAULATAN akan memperjuangkan terbentuknya suatu tatanan perekonomian baru yang bebas dari sifat-sifat eksploitasi.

Elemen penting dalam kebijakan ekonomi internasional PARTAI KEDAULATAN adalah kebebasan konsumen dan kebebasan memilih tempat kerja, persaingan berdasar hukum, serta perlindungan pengusaha kecil dan lemah, secara nasional melindungi kepentingan rakyat dan bangsa. Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang anti monopoli merupakan syarat terwujudnya keadilan bagi semua. Pembatasan kekuasaan perusahaan besar dan transnasional merupakan tugas pokok suatu kebijakan ekonomi. Rakyat, Bangsa dan Negara diharamkan menjadi mangsa kelompok kepentingan transnasional yang terlalu kuat


D. HUKUM

PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan perlindungan hak-hak publik untuk tidak dilanggar, merumuskan hak dan kewajiban publik demi terciptanya tertib sosial dalam segala tindak kehidupan masyarakat yang hidup atas dasar aturan hukum.

PARTAI KEDAULATAN berpendirian bahwa penyegaran mental, rohani dan spiritual terhadap para lembaga penegak hukum adalah hal yang wajibkan dilakukan untuk tegaknya supremasi hukum disetiap sendi-sendi kehidupan bernegara, terutama dalam system birokrasi penyelenggara pemerintahan negara. Perlu melakukan evaluasi dan reintepretasi seluruh perangkat dan produk-produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pergaulan internasional.


E. PERTAHAN DAN KEAMANAN NEGARA

(1) Pertahanan negara merupakan usaha segenap masyarakat untuk mempertahankan tanah air. Perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dari pertanahan negara.

(2) PARTAI KEDAULATAN berpendirian TNI harus tunduk pada hukum, konstitusi, dan berada di bawah kontrol publik. TNI berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan negara, dan tidak mencampuri apalagi mendominasi urusan politik, ekonomi dan social.

(3) PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan peningkatan pertahanan negara dengan membangun profesionalisme SDM TNI secara menyeluruh dan dipertanggung jawabkan kepada publik secara transparan.

(4) Perlu ada modernisasi dalam persenjataan (hardware) dan sistem perangkat lunak (software) bidang pertahanan dan keamanan dengan focus utama membangunan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri.

(5) Modernisasi badan intelijen negara secara menyeluruh baik SDM, sistem dan perangkatnya.

(6) Modernisasi secara menyeluruh baik SDM, system dan peralatan Kepolisian Nasional sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat.

(7) PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan terbentuknya system pertahanan mandiri.


F. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kebijakan sosial merupakan persyaratan penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang menjamin persamaan kesempatan dan menghormati kemajemukan bangsa serta bekerja sama untuk kebaikan bersama secara alami dengan meningkatkan partisipasi perubahan terhadap perlindungan lingkungan global.

PARTAI KEDAULATAN akan memperjuangkan terciptanya suatu pandangan hidup nasional yang mana setiap warga negara merasa sejahtera, tenang, damai dan makmur melalui:

(a) Keamanan Sosial – mengurangi permasalahan social dengan menertibkan segala kegiatan yang menimbulkan masalah social seperti perjudian, pembalakan kayu, penambangan, penangkapan ikan bersifat illegal yang berkembang di masyarakat dan mengurangi serta memerangi kemiskinan structural-mental yang ada di masyarakat dengan membangun pranata sosial bagi masyarakat.

(b) Kesamaan Gender – berusaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan perlakuan yang tidak sama diberbagai bidang terutama dalam kehidupan social, politik masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan serta melindungi dari perilaku kekerasan terhadap perempuan.

(c) Pendidikan – Berorientasi dari, oleh dan masyarakat serta mendukung penuh untuk dilaksanakannya tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

(d) Agama – Menciptakan harmonisasi dalam bingkai NKRI antara umat beragama yang didukung oleh berbagai budaya dalam membangun masyarakat religius untuk mencegah tindakan pembenaraan sepihak yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa menghilangkan identitas diri dalam pergaulan tatanan kehidupan dunia baru.

(e) Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi – meningkatkan kerja sama antar Perguruan Tinggi dengan swasta nasional, khususnya dalam riset dan penembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta teknologi tinggi dan maju serta teknologi tepat guna bagi masyarakat berdasarkan sumber daya yang ada, guna memenuhi kebutuhan pengembangan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan juga melakukan riset interdisipliner dalam bidang kemanusiaan dan ilmu pengetahuan social serta melindungi hak-hak kepemilikan intelektual (intellectual property right).

G. LINGKUNGAN HIDUP & KESEHATAN

Melalui pendidikan lingkungan dan peraturan akan terciptanya kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga sumber daya alam dan tidak membebankan kerusakan lingkungan yang tidak perlu pada generasi mendatang dengan membatasi penggunaan bahan yang menyebabkan pemanasan global. Penerapan dengan pola azas ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan usia hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan standar WHO (World Health Organization). Sepanjang lembaga ini dapat dipercaya.

PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan keharusan kawasan bersih lingkungan di setiap pelosok tanah air.

PARTAI KEDAULATAN memperjuangkan hak-hak dasar rakyat dalam kesehatan.


H. KELAUTAN & PERTANIAN

Kelautan – Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memberikan pengawasan dan perlindungan dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Pertanian – Meningkatkan penanganan dan subsidi kebutuhan pertanian serta memanfaatkan teknologi tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk pertanian demi tercapainya pengelolaan dan pendistribusian hasil-hasil pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan.


I. POLITIK LUAR NEGERI

PARTAI KEDAULATAN menghendaki suatu pergaulan dunia yang didasari prinsip kesataraan. Partai ini mendukung setiap usaha kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan menolak tegas segala bentuk dominasi dan eksploitasi.

PARTAI KEDAULATAN menghendaki peran aktif Indonesia sebagai motivator dalam kerjasama yang bersifat multilateral di antara Negara-Negara Gerakan Non Blok dengan Negara pada kelompok ekonomi lain.

PARTAI KEDAULATAN menghendaki konsistensi dalam politik luar negeri Indonesia secara bebas aktif. Menempatkan Indonesia sebagai titik penyeimbang antara kelompok Negara Lingkar Selatan dengan Negara Lingkar Utara menuju harmonisasi Tatanan Dunia Baru yang berkeadilan sosial.

PARTAI KEDAULATAN menghendaki Indonesia berperan aktif dalam setiap upaya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia dalam berbagai forum internasional yang khusus diadakan untuk itu.

PROGRAM INTERNAL PARTAI KEDAULATAN

Konsolidasi Dan Pengembangan Partai

Yang dimaksud dengan konsolidasi organisasi di sini adalah memelihara dan memantapkan apa-apa yang telah dicapai selama ini, meningkatkan apa yang sedang dilakukan dan mengantisipasi masa depan. Maka Partai Kedaulatan dalam hal program konsolidasi dan pengembangan akan melakukan:

Penataan, Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan. Dalam hal ini, upaya Partai Kedaulatan untuk penataan dan pengembangan organisasi ini terutama ditekankan pada konsolidasi organisasi yang meliputi antara lain : musyawarah partai di setiap jenjang organisasi, rekrutmen anggota, pendidikan politik anggota yang teratur (regular), sistematis dan berjenjang, penataan dan pengadaan sarana tertib administrasi, pembinaan lembaga-lembaga dan peningkatan komunikasi dan informasi.

Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai. Dalam hal ini, Partai Kedaulatan menyadari bahwa kader partai adalah tulang punggung dan investasi masa depan partai. Karena itu, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kader partai menjadi dasar/modal keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang unsur, fungsi, profesi dengan demikian merupakan andalan partai yang perlu terus-menerus memperoleh perhatian, kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur (regular), sistematis dan berjenjang. Arah pengembangan dititik beratkan agar kader Partai Kedaulatan adalah juga sekaligus sebagai KADER BANGSA, yang siap bertugas di lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan Negara dan di tengah-tengah rakyat.

***BERDAULAT, BERILMU, BERAKHLAK***



Jakarta, 11 Februari 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI KEDAULATAN

Sekretariat: Jalan Pulomas Utara Raya No. 28 - Jakarta Timur 13210 - Indonesia
Telp./Fax: (021) 471 6550

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar